NUNUKAN, Pembawakabar.com– Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Ladullah, menanggapi persoalan layanan PDAM di Kabupaten Nunukan yang dikeluhkan masyarakat, Minggu (22/2/2026).
Menurut H. Ladullah, secara kewenangan, pengelolaan PDAM memang berada di ranah pemerintah kabupaten. Namun demikian, pihaknya di tingkat provinsi tetap akan berupaya mendorong dan mencari solusi atas persoalan yang terjadi.
“Kalau untuk PDAM saya kira ranahnya dari kabupaten. Tapi insya Allah kita akan berusaha mendorong dan mencari tahu apa sebenarnya solusinya di Nunukan ini tentang PDAM,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihak DPRD provinsi Kaltara baru dapat mengetahui secara detail persoalan yang terjadi apabila ada penyampaian dari masyarakat maupun pemberitaan media. Karena itu, ia mengapresiasi adanya informasi yang disampaikan sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bersama.
“Kalau tidak ada penyampaian ke kami, kami juga tidak tahu di provinsi. Mudah-mudahan karena adanya penyampaian dari media, kami akan berkolaborasi dengan DPRD kabupaten untuk mengevaluasi apa sebenarnya prosesnya dan kenapa bisa seperti itu,” jelasnya.
Ketua Fraksi Partai PKS Kaltara ini menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga agar persoalan serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Ia memastikan akan mendorong sinergi antara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita akan bekerja sama nanti supaya keadaan seperti itu tidak terulang lagi,” tegasnya. (*)
