NUNUKAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan kembali melaksanakan rapat paripurna ke-18 masa sidang III tahun 2023-2024 agenda jawaban Pemerintah Kabupaten Nunukan atas pandangan umum fraksi DPRD Nunukan terhadap nota penjelasan bupati Nunukan, Jumat (2/8).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa didampingi Wakil Ketua H Saleh dan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan dihadiri Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah.
Ketua DPRD Nunukan dalam membuka rapat tersebut menyampaikan, pada rapat paripurna sebelumnya kita telah mendengarkan pandangan umum fraksi DPRD Nunukan, selanjutnya kita dengarkan jawaban Pemerintah Kabupaten Nunukan atas pandangan umum fraksi DPRD Nunukan terhadap nota penjelasan bupati Nunukan tentang Perubahan APBD 2024, yang disampaikan oleh Wakil Bupati Nunukan.
Wabup Hanafiah dalam menyampaikan jawaban Pemerintah terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Nunukan, pemerintah daerah memberikan penjelasan komprehensif mengenai rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.
Pemerintah daerah mengapresiasi kontribusi fraksi Partai Hanura yang telah memberikan pandangan umum dalam pengantar penyampaian nota keuangan rancangan tersebut.
Dalam pernyataannya, Hanafiah menjelaskan pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan target pendapatan asli daerah dari berbagai sektor, dengan adanya peningkatan target pajak daerah dan retribusi daerah melalui sebelas jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah setempat. Dalam konteks peningkatan belanja yang mencapai 11,90 persen, pemerintah daerah merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan tahun 2024 dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 2021-2026.
Lebih lanjut, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas dan layanan kesehatan serta sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah juga menekankan fokus pada sasaran prioritas pembangunan melalui kebijakan yang sejalan dengan sinkronisasi tema pembangunan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.
Infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi daerah menjadi perhatian utama. Dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan, terutama di sektor UMKM dan pengembangan sumber daya manusia, pemerintah daerah akan mengutamakan transparansi publik melalui aplikasi yang dapat diakses masyarakat.
Selain itu, sistem pengawasan internal dan eksternal akan ditingkatkan melalui pengembangan SDM serta pelatihan terkait pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, yang menjadi dasar penganggaran melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), turut diakui.
Keberlanjutan program pelestarian lingkungan, penghijauan, dan pengelolaan sampah juga telah dilaksanakan dengan melibatkan dana bantuan keuangan Provinsi. Terkait dengan masalah Panitia Khusus (Pansus) Rumah Jabatan, Hanafiah mengungkapkan bahwa tindak lanjut akan dilakukan sesuai dengan hasil rapat Pansus bersama BPK RI Perwakilan Tarakan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.
Dalam rapat yang berlangsung baru-baru ini, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan memberikan tanggapan atas pemandangan umum dari fraksi Partai Demokrat mengenai nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada fraksi tersebut atas masukan yang konstruktif, terutama terkait arah perubahan APBD yang berfokus pada sektor riil dan pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan tanggung jawab terkait utang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan, dengan harapan semua kendala pelayanan dapat teratasi pada tahun 2024. Selain itu, pengakuan juga diberikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas pandangan umum mereka mengenai perhatian pemerintah terhadap bantuan keuangan provinsi yang dialokasikan untuk tunjangan tenaga penyuluh pertanian dan perikanan.
Dalam kesempatan tersebut, Hanafiah juga menjelaskan bahwa penilaian kinerja penyuluh akan dibahas lebih lanjut dengan dinas terkait, dan memastikan pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Terkait utang RSUD, audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan reviu oleh Inspektorat Kabupaten Nunukan akan dilakukan untuk memastikan kejelasan dan transparansi.
“Perencanaan rehabilitasi atap Pasar Yamaker juga akan menjadi fokus perhatian, dengan anggaran kegiatan fisik yang mencapai lebih dari satu miliar. Rapat internal dengan manajemen RSUD terkait evaluasi kinerja staf, serta rencana pembangunan ruang kelas baru di SD Negeri 03 Sembakung, juga menjadi agenda penting yang akan ditangani pemerintah. Dalam respons terhadap fraksi Partai Perjuangan Persatuan Nasional, pemerintah daerah mengungkapkan upaya koordinasi dengan dinas pendidikan dan pekerjaan umum untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan infrastruktur jalan,”tutur Hanafiah.
Harapan akan pengembangan industri hilirisasi berbasis sumber daya alam, seperti pembangunan pabrik tepung tapioka, disambut baik oleh pemerintah daerah. Terakhir, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada fraksi Partai Gerakan Karya Pembangunan (GKP) atas dukungan mereka, dengan penekanan pada optimalisasi belanja untuk prioritas infrastruktur dan pelayanan publik. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan anggaran hingga akhir tahun anggaran 2024, serta mempersiapkan pemilihan kepala daerah yang akan datang.
“Diharapkan semua langkah ini dapat memenuhi harapan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nunukan,” tutup Hanafiah.(*)
