NUNUKAN- Mewakili Bupati Nunukan, Sekretaris Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan Serfianus menyampaikan jawaban pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan atas Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022, di ruang Paripurna DPRD Nunukan, Senin (15/8).
Dalam rapat paripurna DPRD Nunukan ke-13 masa sidang ke III yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Leppa didampingi wakil ketua H. Saleh dan Burhanuddin, seluruh anggota DPRD dan Kepala OPD serta Instansi Vertikal dan BUMN.
Dalam penyampaian Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang disampaikan Sekretaris Pemkab Nunukan Serfianus mengatakan, Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada anggota dewan yang terhormat melalui fraksi-fraksi yang ada yang telah memberikan pandangan umum, masukan-masukan yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2022, mudah-mudahan atas pemandangan, masukan dan saran tersebut menjadi bahan yang berharga demi tercapainya APBD yang mampu menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nunukan yang sangat kita cintai dan banggakan.
Dikatakan Serfianus, terkait dengan pertanyaan, pernyataan, tanggapan dan saran serta masukan yang disampaikan dalam pemandangan fraksi-fraksi tersebut, dapat kami sampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum dari fraksi partai hanura, bahwa Pemerintah daerah dalam rencana anggaran ke depan tahun 2023 telah merencanakan dan mengusulkan anggaran untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yang diprioritaskan untuk sektor perikanan, pertanian, UMKM berupa dukungan untuk peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta peningkatan produksi pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura.
“Alokasi tersebut diarahkan melalui dana alokasi khusus tahun 2023 bidang pertanian dan perikanan serta usulan dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat,” terangnya.
Serfianus menuturkan, Pemerintah daerah juga berterima kasih atas dukungan dari fraksi partai hanura dalam rangka memaksimalkan kinerja OPD untuk merealisasikan anggaran yang telah direncanakan. Kemudian terkait perizinan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan perizinan secara online yang diintegrasikan dengan OPD teknis dalam mendukung perizinan yang diajukan oleh masyarakat dan dunia usaha.
Terkait dana pemeliharaan Aset pemda bahwa pemerintah daerah tetap mengalokasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah untuk mendukung kinerja pelayanan kepada masyarakat. Perhatian pembangunan untuk tempat pelayanan publik tetap menjadi prioritas pemerintah daerah karena merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah yakni indeks kepuasan masyarakat (IKM)terhadap pelayanan publik
Lebih lanjut Serfianus menyampaikan, dalam menyusun anggaran pemerintah daerah tetap mengacu kepada dokumen perencanaan yang memuat visi misi arah kebijakan pemerintah daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam RKP dan RKPD pemerintah provinsi Kalimantan Utara.
Terima kasih atas dukungan fraksi partai hanura terkait PAD, harapannya kinerja ini tetap ditingkatkan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik, kemudian anggaran perubahan telah diprioritaskan dan memperhitungkan alokasi waktu untuk melaksanakan agenda pembangunan yang telah direncanakan. “Terkait dengan pertanyaan beberapa fraksi diantaranya fraksi partai hanura, fraksi partai demokrat, dan fraksi partai PKS tentang penyelesaian utang kepada pihak ketiga, bahwa penyelesaian utang kepada pihak ketiga akan menjadi prioritas di perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dengan berpedoman pada rekomendasi BPK RI,”jelas Serfianus.
Adapun jawaban Pemerintah daerah atas pemandangan umum dari fraksi partai demokrat, Pemerintah daerah tetap memperhatikan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dengan tetap mengakselerasi pembangunan bidang ekonomi, khususnya sektor pertanian, perikanan, umkm yang terdampak akibat pandemi covid-19 dengan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah daerah tetap berupaya untuk meningkatkan kinerja pendapatan asli daerah termasuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD seusai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD.
Sementara untuk fraksi partai Keadilan Sejahterah, Pemerintah menyampaikan terima kasih atas saran masukan serta pendapat, Pemeritnah daerah memberikan perhatian khusus kepada beberapa SKPD teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga target dari program dan kegiatan bisa diwujudkan oleh OPD-OPD tersebut, termasuk dukungan dalam menyiapkan fasilitas yang sangat dibutuhakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanannya.
Serfianus juga menuturkan, pemerintah daerah Nunukan menyampaikan terimakasih atas pandangan umum fraksi pada kesempatan ini juga memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan fraksi PPN memberikan saran dan masukan diantaranya, Pemerintah Kabupaten akan
Senantiasa berupaya dalam meningkatkan pembangunan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku. Pembangunan infrastruktur terutama jalan yang menjadi akses masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi akan senantiasa menjadi perhatian pemerintah kabupaten Nunukan kemampuan keuangan daerah.
Untuk jawaban pemandangan umum melalui fraksi partai gerakan karya pembangunan (GKP), terang Serfianus, Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada fraksi GKP atas masukan dan saran serta dukungannya dalam proses penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2022 sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Semoga harapan kita bersama dari perubahan apbd tahun anggaran 2022 ini akan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan terlebih dalam menghadapi pandemi covid-19 yang masih terjadi sampai sekarang,” tuntasnya. (***)
