NUNUKAN-Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri dan menandatangani MoU kesepakatan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Kalimantan Utara tentang sinergi dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan negara.
Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang VIP Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (9/6).
Bupati Laura dalam sambutannya menyampaikan, bulan lalu Pemerintah Kabupaten Nunukan berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan dari BPK RI untuk yang ke tujuh kalinya. Prestasi ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Nunukan sudah semakin membaik,” ucap Laura.
“Keberhasilan meraih predikat WTP selama 7 tahun berturut-turut juga menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Nunukan berhasil membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua stakeholder terkait, salah satunya dengan kantor wilayah perbendaharaan provinsi Kalimantan Utara. Anggaran yang diberikan oleh negara akan didistribusikan sesuai dengan prioritas dan proporsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Nunukan,” ujarnya.
Kita berharap, lanjut Laura, penyerapan seluruh anggaran yang sudah dialokasikan tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan tahapan yang telah disusun, supaya dampak pembangunan yang dilaksanakan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Utara, Wahyu Prihantoro mengatakan, untuk Kabupaten Nunukan mendapat anggaran APBD sebesar 1,4 triliun terbagi antara belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Namun prinsipnya 1,4 triliun itu ada untuk perekonomian Kabupaten Nunukan.
“Penandatanganan MoU ini merupakan suatu momen yang baik, bagaimana APBN belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah bisa kita kelola dengan baik,” tuturnya. (*red)
