NUNUKAN-DPRD Kabupaten Nunukan menggelar Rapat Paripurna sidang ke-15 masa persidangan I dalam rangka Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Nunukan terhadap Nota Pengantar dan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan tahun Anggaran 2024, Rabu (1/11).
Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa, dihadiri Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, para anggota DPRD, Kepala OPD dan Forkopimda.
Adapun jawaban Pemerintah daerah terhadap pemaandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nunukan, Hanafiah menyampaikan terimakasih atas dukungan fraksi Hanura yang di sampaikan kepada kami terkait peningkatan pendapatan asli daerah, dimana khusunya target pajak daerah untuk tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 27,33 persen. Adapun penurunan yang terjadi pada target retribusi daerah.
“Tahun 2024 adanya peralihan aturan terbaru dari undang- undang nomor 28 tahun 2009 tentang PDRD di gantikan oleh undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD yang berdampak pada lahirnya potensi objek pajak baru. Kedepannya penarikan pajak daerah dan retribusi daerah akan lebih dimaksimalkan serta akan terus bersinergi dengan OPD pemungut retribusi daerah,”papar Hanafiah.
Lanjutnya, Pemerintah daerah tetap menjalankan fungsi pelayanan kepada seluruh masyarakat kabupaten Nunukan. Salah satunya terkait bantuan sosial, dimana pemerintah terus melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dengan kementerian terkait serta sinkronisasi data tingkat kesejahteraan sosial, berikut juga dengan dana hibah tetaρ menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang ada dan juga memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk anggaran bidang pendidikan teralokasi sebesar 20 persen, pada bidang kesehatan 10 persen dari APBD kabupaten Nunukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jawaban terhadap pandangan umum fraksi Demokrat, Hanafiah menjelaskan terkait penurunan proyeksi pad tahun 2024 dibanding tahun 2023 dikarenakan pada sector pajak BPHTB tahun 2023 terdapat realisasi pembayaran BPHTB HGU PT. SIL dan PT SIP, namun pada tahun 2024 belum ada informasi terkait penerbitan HGU perusahaan perkebunan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pembayaran pajak BPHTB dikarenakan masa berlaku HGU 25 tahun, kecuali ada permohonan HGU baru.
“Dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan merupakan prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dari sisi perekonomian masyarakat pemerintah terus mendorong peningkatan produksi sektor potensial yang berbasis sumber daya lokal untuk terus dikembangkan baik dari Hulu hingga ke Hilir. Penyediaan jasa serta peningkatan Infrastruktur tematik sektor perekonomian menjadi bagian didalam upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dampak dari el-nino tentunya secara nasional Pemerintah akan berkoordinasi dengan kementerian teknis dan terus menjalankan program-program yang diturunkan ke pemerintah daerah secara khusus upaya menghadapi kondisi el-nino,”jawab Hanafiah.
Pemerintah Daerah Pembangunan tetap memfokuskan prioritas pembangunaansesuai dengan sasaran dan target yang tertuang di dalam dokumen perencanaan pembangunaan daerah. Upaya peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang merupakan mandatori menjadi perhatian yang terus menjadi perhatian yang terus diakselerasi sesuai dengan ketentuan undang- ndang berlaku pembangunan infrastruktur juga terus diupayakan untuk meningkatkan produktivitas dan distribusi barang dan jasa. Penyediaan infrastruktur jalan dan sarana prasarana pertanian dalam menunjang perekonomian masyarakat juga terus diupayakan melalui penyediaan sapras pertanian dalam arti luas yang menjadi kebutuhan bagi peningkatan produksi pertanian dalam arti luas di daerah. Hal tersebut sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah tahun 2021-2026 untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dalam arti luas.
Selanjutnya, jawaban terhadap pandangan umum fraksi PKS, Hanafiah mengatakan terkait dengan pengadaan rumah singgah pemerintah berupaya untuk memberikan layanan kepada masyarakat terutama keluarg pasien yang dilakukan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap ketersediaan lahan untuk usulan dimaksud.
“Saat ini pemerintah juga sangat memfocuskan kepada peningkatan layanan kesehatan melalui perbaikan dan pemenuhan fasilitas dalam mendukung kinerja pelayanan rumah sakit umum kabupaten Nunukan,”kata Hanafiah.
Pemerintah kabupaten Nunukan tahun 2024 melalui dana DAK 2024 untuk pembangunan poliklinik RSUD kabupaten Nunukan untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan penambahan ambulance operasional dan genset dalam mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
Perbaikan dermaga penyeberangan Sebatik-Nunukan sebagian sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2023 yaitu rehabilitasi pemeliharaan Pelabuhan/Dermaga di Binalawan. selain di Binalawan juga dilakukan kegiatan serupa di beberapa lokasi lain seperti di dermaga Inhutani, dermaga Jamaker, dermaga Lalo Salo Sebatik Utara dan dermaga Sungai Bolong. sedangkan melalui DAK 2023 sudah dianggarkan pembangunan pelabuhan baik sisi darat dan sisi perairan di Sembakung dengan anggaran Rp. 37, 6 milyar.
“Terkait dengan pembangunan Pustu dan rehab Pustu saat ini pemerintah daerah memperhtiungkan ketersediaan tenaga kesehatan (para medis), dimana saat ini masih diupayakan untuk penambahan tenaga kesehatan melalui skema yang sudah direncanakan oleh dinas kesehatan dan pengendalian penduduk melalui kerjasama dengan kementerian kesehatan,”jelasnya.
Terkait jalan Padaelo sudah dianggarkan melalui dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2023 senilai Rp.18.2 milyar dan dilanjutkan dengan ruas Padaelo menuju TPA pada anggaran 2024 senilai Rp. 7, 6 milyar.
Pemerintah daerah terus melakukan komunikasi terkait distribusi gas 3 kg ke masyarakat. Pengawasan oleh pemda dilakukan agar distribusi sampai pada pengguna dengan tepat sasaran. Semua wilayah Kelurahan sudah tersedia Pangkalan yang telah ditunjuk.
“Dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan agen harus membagi kepada semua pangkalan, karena pangkalan adalah penyalur terakhir kepada masyarakat. Untuk bulan Oktober terjadi kendala dalam distribusi Lpg, karena adanya musibah terbakarnya kapal pengangkut Lpg 3 kg yang akan menuju Sebatik, sehingga terkendala berpengaruh pada armada kapal lainnya yang tidak bisa membawa Lpg, hal ini karena pengawasan dan pengetatan terkait kelengkapan keselamatan dan keamanan kapal. Sehingga sempat terhambat distribusi Lpg sampai kurang lebih 3 minggu. Distribusi Lpg 3 kg saat ini sudah mulai kembali dan semoga selanjutnya akan tetap lancar dan aman, komitmen pemerintah daerah terus berupaya melakukan pengawasan d idalam pendistribusiannya,”jelasnya.
Pada sektor pertanian, sebut Hanafiah, pemerintah daerah terus berupaya mendorong kinerja sektor ini, mengingat sektor ini menjadi bagian terpenting didalam meningkatkan PDRB kabupaten Nunukan yang menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pemerintah terus berupaya mendukung peningkatan produksi pertanian sesuai dengan target didalam RPJMD kabupaten Nunukan tahun 2021-2026.
Peningkatan produksi didukung dengan penyediaan sarana dan prasaran pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh dan petani serta upaya mengakarl erasi pembangunan pertanian melalui kolaborasi dengan kementerian teknis serta satuan kerja bidang pertanian dengan harapan peningkatan produksi dapat terus diupayakan sehingga target yang ditentukan dapat dicapai.
“Terkait dengan pupuk subsidi, kebutuhan tersebut telah dialokasi pemerintah sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok melalui aplikasi simluhtan dasar menentukan e-alokasi strategi lain yang dilakukan pemerintah daerah melalui dinas ketahanan pangan dan pertanian terus berupaya meningkatkan kapasitas petani melalui pendidikan dan pelatihan didalam pembuatan pupuk organik dengan pemanfaatan teknologi pertanian. Pemerintah daerah juga mendorong penyediaan pupuk non subsidi khusus padi sawah, ladang dan poc padi Krayan hal tersebut mengantisipasi kekurangan pupuk subisidi yang dilakokasi oleh pemerintah pusat kepada daerah. Pemerintah daerah terus memastikan bahwa pemberian bantuan yang diterima oleh masyarakat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat pemantauan dilakukan mulai dari proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncanakan,”tuturnya.
Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh fraksi Partai Perjuangan Persatuan Nasional, di dalam melaksanakan pembangunan pemerintah daerah tetap menfocuskan pembangunan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026. Mengingat ada target-target pembangunan yang harus dicapai pembangunan tentunya memperhatikan rasa keadilan dan dilaukan secara proporsional baik sosial, ekonomi dan akselerasi pembangunan infrastruktur.
Dikatakannya, Pemerintah daerah tetap memfocuskan pembangunan pertanian dalam arti luas mengingat sektor ini berkontribusi di dalam pembangunan daerah melalui PDRB sektoral. Kontribusi sektor ini terbesar kedua setelah sektor pertambangan. Sektor pertanian merupakan sektor berkelanjutan yang terntunya terus menyumbangkan aktivitas ekonomi di kabupaten nunukan, terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana pertanian pemerintah terus berupaya menyediakannya melalui kolaborasi dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat, hal tersebut tentunya sesuai dengan target produksi yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah yang harus dicapai.
“Terkait dengan kebutuhan pupuk pemerintah terus berupaya melakukan akselerasi, hal tersebut telah dialokasi pemerintah sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (e-rdkk) sebagai dasar menentukan e- alokasi. strategi lain yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus berupaya mendorong penyediaan pupuk non subsidi khusus padi sawah, ladang dan poc padi Krayan hal tersebut mengantisipasi kekurangan pupuk subisidi yang dilakokasi oleh pemerintah pusat,”tambahnya.
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya dilakukan sesuai dengan proses yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat didalam penyediaan infrastruktur jalan sebagai pendukung utama penggerak roda perekonomian masyarakat. hal ini akan di focuskan pada skala prioritas sesuai dengan kewenanagan yang ada.
Terkait dengan kondisi jalan yang ada dimana terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan tentu pemerintah daerah terus berupaya melakukan peningkatan dengan tetap memperhitungkan sumber daya yang ada sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi hal ini dilakukan mengingat alokasi yang tersedia harus diperhitungkan secara baik sehingga anggaran tersebut juga termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan yang sangat mendesak dan perlu penanganan sehingga distribusi barang dan jasa tidak terhambat untuk pembangunan sarana prasarana pendidikan tiap tahun ada penambahan pembangunan ruang kelas baru dan rehab RKB, sedangkan penempatan tenaga pendidikan telah di ploting untuk wilayah tiga.
“Pemerintah terus mendorong komunikasi dan pengusulan penyediaan listrik bagi desa-desa yang belum teraliri listrik. pengusulan tersebut dilakukan pemerintah daerah ke pemerintah provinsi sesuai kewenangan dan pemerintah pusat melalui skema pasang listrik gratis dimana daerah tersebut terdapat jaringan listrik yang disediakan oleh pemerintah melalui PT.PLN Persero,”ujarnya.
“Pemerintah mendorong penyediaan dan peningkatan jaringan telekomunikasi melalui kerjasama diskominfo Nunukan dengan badan aksebilitas telekomunikasi dan informasi atau bakti kominfo untuk memikul tanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah indonesia. adapun bentuk kerjasamanya antara lain pertama, pembangunan bts adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. saat ini sudah terbangun 47 bts yang tersebar di berbagai desa yang tidak terjangkau oleh tower provider swasta. kedua, vsat merupakan alat akses internet yang terpasang di kantor pemerintah, kantor desa, sekolah dan puskesmas. yang masih membutuhkan akses internet, strategi ini untuk memenuhi kebutuhan akan jaringan telekomunikasi di daerah,”tambah Hanafiah.
Lebih lanjut dikatakannya, Pemerintah daerah terus melakukan peningkatan akses layanan kesehatan melalui pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan (BOKk) sehingga pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat hingga kedesa. pebaikan juga dilakukan terkait distribusi obat- obatan dalam mendukung kinerja pelayanan kesehatan secara umum. terkait dengan penyediaan dan perbaikan prasarana kesehatan pemerintah terus berupaya sehingga perbaikan prasarana tersebut secara bertahap dapat dilakukan sesuai dengan alokasi sumber pendanaan yang tersedia.
“Sesuai dengan kewenangan yang ada pemerintah berupaya untuk mengusulkan pengadaan cpns dan p3k sebagai upaya untuk menjawab tantang pelayanan didaerah. dasar dari pengusulan tersbut juga memperhatikan analisis jabatan yang telah disusun (ANJAB). Pemerintah daerah terus mengoptimalkan proses pembangunan yang dilakukan baik pada sektor sosial, ekonomi dan infrastruktur. pembangunan daerah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. kolaborasi pendanaan juga terus disinergikan baik dari apbn, apbd provinsi, apabd kabupaten hingga dana desa. dengan tetap memperhatikan prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,”paparnya.
Terakhir, Pemerintah memberikan jawaban terhadap Pandangan umum fraksi Gerakan Karya Pembangunan, Wabup Hanafiah menyampaikan, pemerintah daerah didalam rencana kebijakan pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024 telah mensinkronkan dan mensinergikan program pembangunan daerah mulai dari tingkat bawah dan secara teknokratik sesuai dengan sasaran dan target pembangunan yang menjadi prioritas indikator kinerja utama daerah, program-program yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang telah diusulkan oleh masyarakat sesuai dengan rencana pencapaian sasaran prioritas pembangunan.
Untuk pengalokasian anggaran khususnya bidang pendidikan dan kesehatan diantaranya, pemerintah daerah terus melakukan upaya peningkatan layanan pendidikan yang diprioritaskan pada pemenuhan spm sesuai permendagri 59 tahun 2021 yang merupakan kewajiban daerah untuk mengalokasikan anggaran. terkait akses jalan menuju SMAN 2 Nunukan Selatan pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran di APBD perubahan tahun 2023 dengan harapan jalan tersebut dapat menunjang pelayanan dibidang pendidikan.
Di bidang kesehatan juga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah mengingat bidang kesehatan merupakan mandatori spanding yang menjadi prioritas daerah. tujuan penerintah daerah terus berupaya melakukan sinergitas program ke pemerintah pusat dimana strategi yang dilakukan pemerintah daerah yakni menyediakan anggaran honorer untuk merekrut tenaga kesehatan disetiap faskes yg belum memadai, melakukan perekrutan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K yang berasal dari tenaga honor yang sudah mengabdi selanjutnya pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan kementerian terkait untuk perbantuan tenaga dari nusantara sehat, program dokter interensip. terkait dengan tenaga kesehatan dirumah sakit umum daerah pemerintah melakukan mot/dengan universitas terkait penyediaan tenaga dokter spesialis berikut juga halnya dengan tenaga kesehatan di rumah sakit pratama (RSP). langkah- langkah tersebut menjadi prioritas dalam meningkatkan layanan kesehatan di kabupaten Nunukan.
“Akses jalan puskesmas khususnya di puskesmas lapri dan rsp krayan tahun 2024 pemerintah daerah tentunya terus mengupayakan peningkatan jalan ke pusat layanan kesehatan masyarakat akan tetapi karena keterbatasan anggaran maka pemerintah daerah dalam pelaksanaan peningkatan jalan ataupun rehab jalan dengan melakukan skala prioritas. Terrkait dengan daya listrik yang ada di fasilitas kesehatan. pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan dimaksud hal ini karena adanya beberapa penambahan alat medis yang perlu ditunjang dengan listrik yang memadai sehingga pelayanan terus dapat dilakukan dengan baik. untuk tahun 2024 pemerintah menganggarkan melalui dana dak 2024 untuk pengadaan genset di rsud kabupaten nunukan, hal ini untuk memenuhi ketersediaan daya listrik untuk menunjang pelayanan rumah sakit. Pemerintah daerah juga terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi kalimantan utara dimana sesuai keweanangan kelistrikan berada di provinsi. harapannya bahwa semua fasilitas kesehatan kebutuhan listriknya terpenuhi untuk menunjang pelayanan bagi masyarakat,”terang Wabup.
Dengan penyediaan mesin insenerator untuk pengelolaan limbah medis pemerintah daerah telah melakukan upaya penyediaan mesin dimaksud dan terkait peningkatan dan dukungan terhadap kader posyandu yang ada didaerah kecamatan/kelurahan /desa, pemerintah daerah melalui dinas PMD mengupayakan agar kelurahan dan desa menganggarkan insentif bagi kader posyandu sebagai bentuk kemitraan didalam menunjang kinerja posyandu di setiap kelurahan-desa.
“Hal tersebut mendukung kinerja kader posyandu didalam memberikan penyuluhan dan pemantauan kesehatan masyarakt khususnya bagi anak-anak dan remaja yang juga mendukung kinerja pemantauan stunting di daerah,”tutupnya.
Usai menyampaikan jawaban, Ketua DPRD Nunukan menutup sidang paripurna dengan harapan tahapan pembahasan antara tim anggaran DPRD dan Tim anggaran pemerintah daerah untuk dilaksanakan secepatnya.
“Agar persetujuan DPRD terhadap rancangan perda tersebut dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tidak terlalu lama,”tutupnya. (*)
