Pemkab Nunukan Terima Hasil Pemeriksaan BLT Desa, Bupati Perintahkan OPD Segera Tindaklanjut

Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2022, di auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan UTARA, jalan Mulawarman Kota TARAKAN, Kalimantan Utara, Senin (16/1).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Hj. Leppa, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H. Asmar, Asisten Administrasi Umum Drs. Syafaruddin, Kepala Inspektorat H. Jumianto, Kepala BPKAD Sirajudin dan Kepala DPMD Helmi Pudaaslikar.

Bacaan Lainnya

Penyerahan hasil audit tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2022.

Seperti disebutkan pimpinan BPK Perwakilan Kalimantan Utara Ruben Artia Lumbantoruan tujuan pemeriksaan untuk menilai apakah pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, dengan sasaran pemeriksaan yaitu pendataan, penganggaran, penyaluran, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2022.

Kepala Perwakilan BPK Kaltara menilai bahwa proses Pendataan, Pencatatan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan dan pembinaan belum dilaksanakan secara optimal.

“Pemerintah Desa Literasinya terbatas, latar belakang pendidikan beragam, sehingga diperlukan Pembinaan secara berkelanjutan melalui OPD terkait”, ujar Ruben Artia Lumbantoruan.

Lebih lanjut disampaikan Ruben Artia Lumbantoruan kegiatan perlindungan sosial melalui bantuan langsung tunai desa wajib melibatkan Camat sbg OPD yg paling dekat dengan Desa dalam hal Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Di kesempatan yang sama Bupati Nunukan menanggapi hasil pemeriksaan tersebut.

“Secepatnya akan kami tindak lanjuti dengan berkoordinasi bersama OPD yang ada, termasuk bersama para camat se Kabupaten Nunukan” tutur Laura.

Lebih lanjut Bupati Laura menyampaikan mengingat Nunukan ada 232 Desa dengan berbagai kendala yang ada Kabupaten Nunukan dihadapkan dengan tantangan wilayah desa yang ada diperbatasan.

“Kami berharap pihak Pemda Nunukan dan BPK perwakilan Kaltara lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi kita sehingga kedepannya lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, harapnya.

Terakhir Bupati laura menyampaikan segera memerintahkan OPD terkait untuk menindak lanjuti dari Pemda Nunukan atas hasil evaluasi BPK yaitu melalui rencana aksi yg akan dilaksanakan segera antar lain dan segera menerbitkan keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan BLT Desa yang secara mendetail dan disosialisasikan secara langsung kepada Desa baik melalui daring maupun luring. (Prokompim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *