NUNUKAN-Pencapaian Pemerintah Kabupaten Nunukan yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 terkait tentang kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah, yang telah dilakukan audit oleh tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, diapresiasi oleh Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa.
Hal itu disampaikan di ruang kerjanya kantor DPRD Nunukan oleh awak media, Senin (3/7). Dia menyebut hal tersebut merupakan hal yang sangat baik dalam pengelolaan anggaran sehingga mendapatkan 8 kali berturut-turut WTP.
“Kita menyambut baik dan hasil laporannya juga baik. Semua telah diperiksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara, saya kira dengan laporan anggaran ini yang hampir 100 persen realisasi anggaran yang terserap ini sudah cukup baik,” ujar Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa.
Dia menuturkan, dengan pencapaian pemkab Nunukan 8 kali berturut-turut menerima WTP, pemerintah Kabupaten Nunukan dapat mempertahankan pencapaian ini.
“Kalau bisa dipertahankan, karena kita juga terus melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Nunukan terakit realisasi anggaran sehingga keberhasilan dalam mengelola anggaran tentu semakin baik lagi, WTP yang ke 8 ini tentu tidak lepas dari keberhasilan pengawasan kita juga,” tuturnya.
Untuk selanjutnya, DPRD akan mengagendakan sidang paripurna terkait pandangan fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan.
“Selanjutnya dalam waktu dekat kita DPRD akan memberikan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD,” pungkasnya. (*)
