Peternak Ayam Bloiler Keluhkan Ayam Beku di Nunukan, DPRD Dorong Pemda Terbitkan Perbup atau Perda

Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN-Peternak ayam potong lokal Nunukan Keluhkan soal maraknya ayam beku dari luar daerah.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Selutan Tadem Ketua Asosiasi Peternak Ayam Bloiler Tunon Taka Mitra Sejahtera dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Ambalat I, Gedung dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Selasa (17/1).

Asosiasi kami berjalan sudah dua tahun, adapun jumlah peternak kami sebanyak 85 peternak dengan populasi ternak kurang lebih berkapasitas kandang 150.000 ekor, kemudian per minggu, antara terendah rata-rata 5.000- 8.000 ekor.

Kemudian rata-rata kalau ayam kita masuk dari Berau yang di suplai unggas Sejahtera itu dari hari masuknya hari Selasa dan Jumat rata-rata 7.000 ekor lebih, jika dalam satu bulan masuk sekitar 56.000 hingga 60.000 ekor.

“Daya serap pasar di sini kalau hari-hari biasa kalau tidak banjir dan sebagainya itu lebih kurang 1. 000-1. 500 ekor per hari itu dari TMS saja, belum dari asosiasi yang lain. Sehingga jika satu bulan kayak serap pasar kayak buat rata-rata saja ini lebih kurang 1. 100 per hari sekitar 33.00-35.000 dari asosiasi kami,”jelas Selutan Tadem.

Dia mengatakan, selama ini masyarakat di Nunukan hanya mengkonsumsi ayam-ayam segar dari peternak lokal Nunukan ini, kemudian beberapa tahun yang lalu ada pasokan ayam dari Sulawesi maupun dari Tawau, kemudian ada juga yang dari Berau, Kalimantan Timur yang masuk ke wilayah Nunukan ini.

Sebenarnya lanjutnya, kemampuan peternak kita di Nunukan ini sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tidak perlu kita mendatangkan daging-daging ayam dari luar daerah dan baru-baru ini sudah terjadi para pengusaha nunukan mendatangkan ayam beku dari luar daerah, kami tidak tahu, namun itu Dinas yang mengetahui.

“Pada intinya peternak lokal Nunukan ini sudah siap dan mampu memproduksikan ternak daging ayam ini untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Nunukan ini.

Harapan kami, pemerintah bisa mengantisipasi kalau terjadi banjir atau berlimpah ayam di Nunukan, bagaimana kita bisa menginpansi pasar atau mengolah hasil-hasil pasar atau produk ayam yang diproduksi peternak ayam di Nunukan.

Harapan kami peran pemerintah ada di sini, karena kami peternak hanya memelihara sebaik mungkin, memproduksi ternak ayam untuk kebutuhan masyarakat Nunukan

Menurut informasi yang kami terima bahwa terganggu mata rantai pemasaran daging ayam lokal kita ini karena adanya pasokan ayam beku dari Surabaya.

“Kami juga mengharapkan dalam persoalan ini bisa mendapatkan kejelasan, terganggunya panen di kandang ayam-ayam potong kita sehingga peternak ini mengalami lambat panen dan mengakibatkan kerugian bagi peternak, biasanya kami panen umur paling lama 42 hari, sekarang kadang-kadang sampai 50 hingga 60 hari. Kami mohon kebijakan pemerintah daerah untuk melindungi seluruh peternak lokal yang ada di Nunukan”

“Apabila pengusaha peternak dari penjual daging ayam di Nunukan ini membeli ayam dari luar daerah secara otomatis uang yang dikeluarkan pengusaha ini akan mensejahterakan peternak luar Nunukan, namun bila membeli daging ayam di Nunukan, membeli produk-produk lokal tentu uang itu akan mensejahterakan peternak di Kabupaten Nunukan,”tambahnya.

Selutan Tadem berharap pemerintah Kabupaten Nunukan mengeluarkan aturan hukum untuk mengatur persoalan ayam dari luar daerah. “Supaya ada produk peraturan daerah kita untuk mengatur perunggasan ternak potong yang ada di Kabupaten Nunukan, tujuan utama Kami adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah ini nanti terutama wakil rakyat ini untuk melakukan proteksi perlindungan kepada peternak peternak lokal di wilayah Kabupaten Nunukan,”imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Mukthar menjelaskan, dari Tarakan 4 pedagang lapak dari bulan Juli 2022 hingga Januari 2023, hanya 6.300 Kilogram.

” itu tidak signifikan dari produksi berdasarkan teori, di kami itu jumlah produksi dan kebutuhan itu memang masih ada kekurangan. Kebutuhan kita di Nunukan itu perbulan 209.000 kilogram se Kabupaten Nunukan, sedangkan untuk produksi hanya 189, 550 kilogram, jadi masih ada selisih minus 19.779 kilogram, kebutuhan Nunukan saja itu 90.513 kilogram, dengan produksi 105.000 kilogram,”jelasnya.

“Plus jika dijual hanya di Nunukan termasuk wilayah III, karena wilayah III bisa juga diperhitungkan karena banyak perusahaan, jadi antara lapak dengan penjual yang ada di sini kita buat kalkulasi itu bisa dijualnya 31.000 per kilogram. Sementara daging beku Rp30.000 plus ongkos kontainer itu yang diperkirakan 2000 per kilogram sampai di sini dijual 32.000 per kilogram,”tambahnya.

Adapun masukan dari Anggota DPRD Nunukan, Andre Pratama mengatakan, mereka yang memulai usaha di zaman covid 19 di situ semua usaha-usaha gulung tikar semua dan mereka bisa bertahan sampai sekarang ini.

“Dinas Pertanian dan peternakan harusnya mensupport melindungi pengusaha ayam peternak ayam potong itu baru tugasnya Dinas Pertanian.

Bagaimana caranya putar otak ini pengusaha-pengusaha yang tidak pernah meminta bantuan dari Pemda selanjutnya kepada Dinas Pertanian dan Perdagangan harus bisa mengedukasi kepada masyarakat, ayam beku dengan ayam segar ada bedanya. Pilihlah dan makanlah daging ayam segar.

Setelah mendengarkan beberapa saran dan masukan anggota Dprd, Welson sebagai pimpinan Komisi II menyampaikan kesimpulan, bahwa pemerintah daerah berusaha untuk menangani kondisi inflasi yang ada, tentu pemerintah daerah sudah berupaya dengan segala upaya mengatasi jangan sampai terjadi inflasi di daerah kita kalau ini terjadi maka banyak hal sektor ekonomi kita akan terganggu.

Keinginan dari teman-teman peternak supaya mereka dilindungi itulah bagian dari bagaimana mereka mempertahankan ekonomi kita secara utuh.

Ada berapa saran dari beberapa anggota dprd, agar nanti segera dibuatkan Perda atau regulasi yang mengatur agar peternak kita juga terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dari hal-hal yang disampaikan tentu ini mulai berproses melalui kajian-kajian.

“kita berharap ada dua pihak terkait atau inisiatif dari anggota DPRD, artinya kita mendorong agar pemerintah daerah segera mengatasi hal ini melalui perbup atau Perda, ini mohon segera ini ditindaklanjuti,” tuturnya.

Kemudian yang sangat penting harus memetakan dengan benar kebutuhan-kebutuhan daging ayam ini di Kabupaten Nunukan, karena dari awal saya perhatikan data ini tidak sinkron. Berharap mulai sekarang data ini harus betul-betul valid supaya dengan data inilah teman-teman OPD menganalisa kebutuhan kita dengan baik termasuk menyediakan daging itu dengan baik supaya peternak pun bisa mengatur irama, kalau semua diatur dengan baik tentu bagus tidak ada yang numpuk tidak ada nanti kekosongan.

“Dari beberapa kali rapat ini muncul mestinya pemerintah daerah harus punya inisiatif, kalau bilang rusak yang rusak tinggalkan bikin yang baru ini penting, tidak banyak titik yang itu kalau dia jauh taruh yang dekat, khawatir nanti dalam pertemuan berikut muncul ini barang lagi, sebenarnya ini penting ketika teman-teman peternak ini kelebihan stok taruhlah di dalam, begitu kurang di pasar dikeluarkan jadi harga di pasar tetap stabil ini penting,” jelasnya.

Perlu diperhatikan supaya ke depan ini bisa juga mengatur irama teman-teman yang beternak, jangan sampai suatu saat mereka semua mau jual banyak, pembentukan Komisi Pengawas Penerangan Usaha (KPPU) supaya ada juga yang mengawasi jangan juga kita setiap saat ada masalah nanti hering lagi begitu. Para peternak kita harus dilindungi mengapa, saat covid 19 sudah terbukti peternak petani itulah yang eksis. Keadilan pemerintah harus ada supaya kekuatan ekonomi kita ada di tangan-tangan mereka.

“Berharap kepada teman-teman dari OPD terkait untuk men-sinkronkan data yang ada, komunikasi harus tetap berjalan dengan baik dan kita tidak mau dengar lagi setelah ada hearing berikutnya persoalan ini muncul sama lagi, nanti ke depan semua bisa teratasi dengan baik,”tutupnya. (*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *