NUNUKAN – Upaya memperkuat esensi dan eksistensi organisasi wartawan di Kabupaten Nunukan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota legislatif Kabupaten Nunukan.
Pertemuan ini bertujuan untuk membangun sinergi antara organisasi wartawan dan lembaga legislatif guna mendukung perkembangan media dan kebebasan pers di Nunukan.
RDP berlangsung di ruang rapat Ambalat I DPRD Nunukan pada Selasa, 20 Mei 2025, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD, organisasi perangkat daerah (OPD), serta Polres Nunukan.
Sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia, PWI memiliki peran sentral dalam menjaga profesionalisme dan etika jurnalistik. Organisasi ini terus berkomitmen untuk memperkuat jaringan dan kapasitas anggotanya demi mendukung kemajuan informasi yang akurat dan terpercaya di Nunukan.
Dalam RDP tersebut, sedikitnya empat agenda menjadi fokus pembahasan.
Pertama, program kerja PWI tahun 2025 yang mencakup berbagai kegiatan peningkatan kapasitas wartawan dan penguatan organisasi.
Kedua, rencana pembentukan sekretariat bersama organisasi wartawan yang diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dan komunikasi yang efektif bagi seluruh anggota.
Ketiga, pembahasan standar kerjasama media yang bertujuan memastikan kualitas dan integritas media di Nunukan.
Keempat, inventarisasi media online yang ada di Nunukan sebagai upaya mendata dan mengatur keberadaan media digital di daerah.
Terkait hal tersebut, DPRD Kabupaten Nunukan menyambut baik dan memberikan dukungan terhadap program-program yang diajukan oleh PWI.
Anggota legislatif berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program tersebut melalui Badan Anggaran DPRD serta memastikan tindak lanjut dari Pemerintah Daerah.
Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat posisi organisasi wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyebaran informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Muliyono, yang memimpin jalannya RDP, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk mempererat hubungan antara legislatif dan organisasi wartawan.
“Ada beberapa pembahasan dalam RDP ini, terkait program kerja PWI 2025, sekretariat bersama organisasi wartawan, serta pembahasan standar kerjasama media dan inventarisasi media online di Nunukan,” ujarnya mengawali diskusi.
Dukungan DPRD terhadap PWI memiliki implikasi positif bagi tata kelola pemerintahan dan hubungan media di Nunukan.
Dengan koordinasi yang baik, media diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada publik.
Hal ini juga akan memperkuat fungsi pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Melalui Rapat Dengar Pendapat tersebut, diharapkan muncul hasil konkret berupa program kerja yang terstruktur, pembentukan sekretariat bersama yang efektif, serta standar kerjasama media yang jelas dan dapat diterapkan.
Inventarisasi media online juga akan memberikan gambaran lengkap tentang kondisi media digital di Nunukan, sehingga memudahkan pengawasan dan pembinaan oleh organisasi dan pemerintah.
Ke depan, PWI berencana untuk terus menjalin kolaborasi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Nunukan. Keberadaan media yang profesional sangat penting dalam mendukung transparansi pemerintahan dan mendorong partisipasi publik.
Karena itu, penguatan organisasi wartawan seperti PWI menjadi kunci dalam mewujudkan media yang berkualitas dan berintegritas di Nunukan, guna menciptakan ekosistem media yang sehat, profesional, dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah.
