Rakor Penyaluran DD, Wabup Hanafiah Minta Desa Percepat Pencairan Tahap I

Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN-Dalam rangka penyaluran pencairan Dana Desa (DD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan  menggelar rapat koordinasi (Rakor) Penyaluran Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I, kewajiban JKN BPJS kesehetan dan Ketenagakerjaan 2022 di ruang Rapat VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Senin (4/04).

Rakor ini dihadiri langsung Wakil Bupati  (Wabup) Nunukan H. Hanafiah, Sekretaris Daerah Serfianus,  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Raden Iwan Kurniawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Helmi Pudaaslikar, serta perwakilan Camat dan Kepala Desa yang hadir baik secara virtual.

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Gubernur Hadiri Pengarahan Presiden, Ini 3 Poin yang Disampaikan Presiden

Dalam sambutannya, Wabup Hanafiah meminta kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Nunukan agar melakukan percepatan penyaluran DD tahap I di wilayah masing-masing.

“Penyaluran dana desa tahap I seharusnya telah selesai dilakukan karena saat ini sudah memasuki triwulan II yang merupakan tahap pencairan dana desa tahap II. Musyawarahkan dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, tetapkan prioritas dan segera jalankan program yang sudah ditetapkan tersebut, supaya dana desa ini benar-benar bisa memberikan daya ungkit perekonomian masyarakat,” tutur Hanafiah.

Baca Juga:  Wabup Hanafiah Serahkan Sertifikat Lahan Pekarangan SP 5 Sebakis

Dengan jumlah DD yang dikucurkan mencapai Rp. 196 Miliar di tahun 2022 ini, Hanafiah mengharapkan DD tersebut bisa memberikan manfaat terhadap pembangunan perekonomian dan manusia di desa.

“Setiap desa mendapatkan DD minimal Rp700 juta yang bisa digunakan sebagai modal penggerak ekonomi, sosial dan kegiatan lainnya. Karenanya, kepada camat agar membantu kepala desa  yang APBDes-nya yang belum clear agar bisa mempercepat penyaluran DD tahap I ini,” terangnya.

Sementara itu, Sekda Serfianus dalam penyampaiannya meminta Dinas agar merubah skema perencanaan selesai pada Desember tahun berjalan, sehingga penyaluran DD bisa benar-benar diselesaikan sesuai tahapannya.

Baca Juga:  Kejurnas Road Race Hadirkan Doni Tata

“Saya bercermin pada Kabupaten Malinau, perencanaan mereka selesai pada tahun berjalan. Sama seperti kita meyusun rencana di kabupaten,” jelas Serfianus.

Dia meminta kepada camat dan pendamping desa agar mendampingi setiap kepala desa yang baru menjabat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

“RPJMDes ini harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten, sehingga ini harus benar-benar dikawal oleh Bappeda dan dinas teknis, dalam hal ini, yang paling dekat adalah camat,” Pungkasnya. (***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.