Laporan terkait Medis, Jaring Pengaman Sosial Hingga Persiapan New Normal Kabupaten Nunukan
NUNUKAN – Dalam rangka mempertajam dan mengkonsolidasikan hasil kinerjanya, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid – 19 Kabupaten Nunukan mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi pada Kamis (28/05/20) di ruang VIP Lt. IV Kantor Bupati Nunukan.
Rapat yang di dipimpin langsung Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid selaku ketua tim didampingi Dandim 0911 Nunukan Letkol Czi Eko Pur Indriyanto selaku ketua I, Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar, selaku ketua II dan Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa, beserta segenap undangan yang tergabung dalam tim gugus tugas.
Dalam rapat itu, pimpinan dan peserta rapat mendengarkan paparan kerja dari beberapa OPD sebagai anggota tim gugus dalam pelaksanaan program kerja penanganan Covid – 19 dan dampaknya.
Paparan pertama disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan dr. Meistar Tololiu, Dia menyampaikan pokok- pokok hasil kerja yang telah dilakukan diantaranya adalah Grafik ODP (Orang Dalam Pengawasan), Grafik PDP (Pasien Dalam Pengawasan), Grafik OTG (Orang Tanpa Gejala), dan Grafik terkonfirmasi positif.
Selain itu, dr. Tololiu juga memaparkan kegiatan surveilans aktif (Pankesia) yang telah dicanangkan beberapa waktu lalu.
Dia menuturkan bahwa hampir seluruh puskesmas telah mulai menjalankan program Pankesia, dan hingga saat ini dari program Pankesia telah dilakukan Rapid Test terhadap 4 orang dan menunggu hasil swab.
Lebih lanjut dr. Tololiu juga memaparkan kegiatan Karantina, dan juga melaporkan kegiatan pemenuhan sarana prasarana serta bantuan logistik esensial dari pihak luar.
Laporan Kadinkes diakhiri dengan pengambilan spesimen, perawatan pasien, pemulasaraan jenazah, kegiatan promosi kesehatan, serta masalah dan kendala eksternal maupun internal yang dialami oleh tim kesehatan.
Setelah mendengar paparan kerja dari bidang kesehatan, Bupati selanjutnya meminta paparan kerja dari Dinas Sosial.
Dalam paparan Kepala Dinas Sosial Ir. Jabbar, M.Si menjelaskan tentang program kegiatan Jaring Pengaman Sosial yang dibiayai melalui APBD dan APBN.
Skema bantuan sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar 7 miliar lebih dan bantuan program Keluarga Harapan sebesar 4 miliar.
Menurut Ir. Jabbar, sumber data untuk bantuan tersebut berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 17. 837 kepala keluarga dan ada 40 ribu yang di luar DTKS yang kemungkinan juga terdampak. Data DTKS tersebut kemudian terbagi mendapatkan sembako dan PKH.
“Untuk program Kabupaten Nunukan (APBD) berupa voucher yang mencapai 4 ribu KK, sebanyak 3097 sudah dibayarkan, sisanya masih menunggu laporan klaim dari E-Warong,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Jabbar untuk masyarakat terdampak yang masih belum mendapatkan, saat ini telah dipersiapkan bantuan bahan pokok berupa beras dari Bulog yang telah ada sebanyak 100 ton.
” Saat ini yang sudah dikemas sudah ada 5 ribu karung dengan karung berisi 10 Kilogram,” tutur Jabbar.
Sementara untuk BST tahap 6 melalui Rekening Bank dan kantor pos akan segera diluncurkan.
Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan H. Jumianto, S.Sos memaparkan tentang realisasi dana desa untuk penanganan Covid – 19.
Dikatakannya, dari 232 Desa sebanyak 101 desa telah mengalokasikan dana desanya untuk penanganan Covid – 19 yang diwujudkan dalam bentuk BLT Dana Desa.
Dari paparan OPD secara teknis tersebut, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menilai kinerja yang dilakukan sudah bagus. Namun lebih dari itu Bupati Laura memberi catatan dan berharap agar segenap OPD teknis tetap berhati-hati dengan pengalokasian dana yang digunakan dalam percepatan penanganan Covid – 19.
Selain evaluasi kerja, pada kesempatan itu membahas terkait langkah koordinasi lebih lanjut, diantaranya adalah terkait agenda pemerintah menuju Kehidupan Normal Baru (New Normal Life) yang disampaikan oleh Dandim 0911 Nunukan Letkol Eko Pur Indriyanto dan Kapolres Nunukan AKBP Syaiful anwar, S.IK.
Dandim 0911 Nunukan ataupun Kapolres Nunukan menyampaikan perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tatanan hidup normal baru (New Normal) ini.
Selain sosialisasi, juga perlu dibuat tuntunan / guide bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan dan protokol kesehatan.
Sementara itu, Danlanal Nunukan Letkol P. Anton Pratomo menyampaikan masukan perlu dipertimbangkannya dilakukan Rapid Test di pusat pusat ekonomi seperti pasar dan tempat keramaian lainnya.
Kemudian saran kehati- hatian dalam pengelolaan APBD untuk penanganan Covid – 19 juga disampaikan oleh Kajari Nunukan Fitri Zulfahmi. (Humas).
