
NUNUKAN-Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, mengadakan penjaringan aspirasi masyarakat (Reses) di Daerah Pemilihan II Nunukan Selatan pada Senin (11/11). Dalam kesempatan itu, Hj Leppa menyampaikan harapannya agar masyarakat Nunukan aktif menyampaikan aspirasi terkait anggaran 2025, terutama untuk program-program penting di tingkat RT, Lurah, dan Kecamatan.Hj Leppa menegaskan bahwa tahun 2025 akan ada fokus besar untuk membangun kabupaten Nunukan. Ia mengajak warga untuk mengusulkan program yang dianggap penting, memastikan bahwa aspirasi tersebut akan dicatat dan disampaikan kepada pemerintah. Dia percaya bahwa pemerintah memiliki dana untuk mendukung program-program yang diusulkan oleh masyarakat.
Tiga program utama yang ditekankan Hj Leppa adalah pertanian dan perikanan, serta pendidikan.
“Saya berharap agar masyarakat dapat mengembangkan pertanian, dan siapapun yang memiliki lahan sawah dapat melaporkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, termasuk dalam hal perbaikan irigasi,”ungkap Hj Leppa.
Sebagai seorang anak petani, kata Hj Leppa mendorong kolaborasi antara masyarakat dan DPRD. Politisi Hanura ini pun siap turun langsung untuk membantu masyarakat dalam kegiatan pertanian, khususnya dalam penanaman padi. Ia juga menyebutkan bahwa ini adalah instruksi dari Presiden Prabowo, mengingat pentingnya sektor pertanian bagi masyarakat.
“Pentingnya bukan hanya mengelola rumput, tetapi juga memperluas pengelolaan pertanian guna keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan ada perubahan signifikan dalam pengembangan pertanian di Nunukan,”ujarnya.
Ia berharap agar pemerintah dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan dukungan yang diperlukan.
“Kepada semua masyarakat untuk bersama-sama memajukan sektor pertanian dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah ke depan,”pungkasnya.
Adapun usulan masyarakat Nunukan yakni pentingnya pengadaan pupuk dan bibit yang lebih mudah untuk mendukung sektor pertanian. Mereka berharap pemerintah dapat mempermudah akses terhadap sumber daya ini, sehingga produktivitas pertanian bisa meningkat.
Sementara itu, isu insentif untuk Pokja Posyandu juga mencuat. Posyandu terintegrasi saat ini melayani siklus induk tanpa ada perbedaan insentif dibandingkan dengan posyandu lainnya. Masyarakat berharap adanya kenaikan insentif bagi petugas posyandu agar dapat lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya.
Namun, hingga saat ini, aspirasi tersebut belum mendapatkan respon dari lurah maupun kecamatan. Oleh karena itu, masyarakat Nunukan berharap kepada Hj. Leppa sebagai ketua DPRD untuk membantu memperjuangkan peningkatan insentif bagi kades posyandu agar mereka bisa mendapatkan penghargaan yang layak atas kontribusinya. (***)