TANJUNG SELOR – Suara dari wilayah terdepan kembali menggema. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Ruman Tumbo, mendesak pemerintah pusat membuka mata terhadap kondisi infrastruktur dasar yang memprihatinkan di kawasan perbatasan Krayan. Menurutnya, daerah yang menjadi “pagar hidup” Indonesia itu justru bertahun-tahun terjebak dalam ketertinggalan.
“Jalan perbatasan di Krayan itu bukan hanya rusak. Banyak yang bahkan tidak layak disebut jalan. Masyarakat bergerak seperti di wilayah yang tak pernah tersentuh republik,” ujar Ruman, Senin (18/11/25).
Ia mengungkapkan, akses darat di sejumlah titik Krayan masih berupa jalur tanah berlubang dan licin saat hujan. “Kita bicara soal kawasan strategis nasional, tapi masyarakat masih harus menempuh perjalanan ekstrem berjam-jam hanya untuk keluar-masuk kampung. Bandingkan dengan daerah seberang (Malaysia), infrastrukturnya jauh lebih tertata,” ucapnya.
Ruman menilai ketimpangan tersebut berpotensi mempengaruhi mobilitas barang, pertumbuhan ekonomi, hingga rasa kehadiran negara. “Kalau akses darat saja gagal hadir, bagaimana investasi dan layanan publik mau berkembang,” imbuhnya.
Selain jalan, sektor kesehatan di Krayan disebut berada dalam kondisi yang tak kalah memprihatinkan. Ia menyebut masih banyak desa yang hanya mengandalkan satu atau dua tenaga kesehatan untuk melayani puluhan hingga ratusan warga.
“Tenaga kesehatan minim, obat terbatas, fasilitas sering tidak memadai. Bahkan dalam kondisi darurat, warga yang harus dirujuk ke kota hanya bisa mengandalkan penerbangan perintis. Kalau cuaca buruk, nyawa jadi taruhannya,” kata Ruman.
Di sektor pendidikan, persoalannya juga tidak jauh berbeda. Sejumlah sekolah disebut kekurangan ruang belajar dan banyak bangunan yang tidak layak digunakan.
“Anak-anak di Krayan belajar dengan kondisi bangunan yang lapuk. Ada yang harus bergantian kelas karena ruang terbatas. Bagaimana kita bicara kualitas SDM kalau fasilitas dasarnya saja belum terpenuhi,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Ruman meminta pemerintah pusat tidak lagi menjadikan daerah perbatasan hanya sebagai jargon kedaulatan tanpa perhatian nyata. Ia menilai Krayan membutuhkan program khusus percepatan pembangunan yang terintegrasi.
“Pusat jangan hanya datang saat agenda seremonial. Ada warga yang hidup lebih dekat ke Malaysia daripada ke kota kabupatennya sendiri. Negara harus hadir melalui infrastruktur yang memadai,” ujarnya.
Ia menekankan, pembangunan perbatasan bukan sekadar proyek fisik, tetapi menyangkut harga diri dan keadilan bagi masyarakat di wilayah terdepan.
“Krayan itu garda depan Indonesia. Tapi sampai hari ini, mereka seperti hidup di halaman belakang republik,” tutupnya. (*)
