NUNUKAN-Dalam reses yang digelar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Nunukan, dalam penjaringan aspirasi masyarakat masa persidangan I tahun 2022, di Jalan Pasar Sentral Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kamis 3 November 2022, ada beberapa usulan yang sampaikan masyarakat.
“Ada beberapa usulan yang kita jaring diantaranya mengenai sarana prasarana di pasar Pujasera (pasar Malam) seperti lampu, kemudian bantuan seragam untuk pengurus masjid termasuk gaji imamny dan mengenai jembatan penghubung pasar Pujasera dan Pasar Inhutani yang papanya sudah mulai rapuh,” terang Hj. Rahma Leppa saat ditemui awak media.
Dia menambahkan, ada juga usulan yang menurutnya sangat bertentangan dengan pemerintah daerah.
“Ini ada juga masyarakat yang mengusulkan agar mereka sendiri yang membangun sendiri gardu-gardu dengan desain dari pemerintah daerah. Namun lahan yang mereka gunakan itu lahan pemerintah, dan pemerintah juga sudah bersurat untuk penertiban nantinya gardu-gardu yang dibangun oleh pedagang itu akan dirubuhkan supaya lebih cantik,”
“Karena alasan covid kemarin ditunda pengusurannya karena Pemerintah masih toleransi karena pandemi, masyarakat ini mengira akan dibangunkan kembali gardu itu, makanya mereka meminta desainnya. Namun permasalahannya itu lahan tersebut merupakan lahan negara,” tambahnya.
Ketua DPRD dari Partai Hanura ini menyebutkan, terkait bantuan seragam secara pribadi nanti akan memberikan kepada pengurus masjid, termasuk jembatan Hj. Leppa akan memberikan bantuan papan agar jembatan tersebut segera diperbaiki.
“Masalah bantuan seperti seragam saya kira itu nanti pribadi, termasuk jembatan itu saya tidak mau lihat rakyat sampai jatuh, nanti saya akan bantu papan. Nah untuk masalah gaji pengurus masjid itu akan menjadi catatan saya untuk selanjutnya akan kita bahas di DPRD,” ucapnya.
Dia menuturkan, meskipun banyak usulan dari masyarakat yang disampaikan, namun pihaknya mempersilahkan untuk mencatat agar dijadikan sebagai program bahan hasil usulan reses DPRD Nunukan yang akan disingkronkan.
“Nanti kita akan masukkan ke dalam sistem Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang ada di pemerintah Daerah, Pasti kita akan usahakan yang mana benar-benar prioritas dan tidak bermasalah,” Pungkasnya. (***)
