Tim Pansus DPRD Nunukan Tunda Monitoring Lantaran Pihak BHP Isolasi Mandiri

Hamsing, S.Pi Ketua Komisi III ketika diwawancarai awak media soal rapat Internal Komisi,

NUNUKAN,Pembawakabar.com- Sengketa lahan yang terjadi antara lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP) dengan masyaraat adat di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan memasuki tahap baru. Namun sayangnya ditengah jadwal yang telah ditetapkan untuk melakukan monitoring lokasi, pihak Perusahaan tengah menjalani isolasi Mandiri karena terpapar covid-19.

Ketua Komisi III, Hamsing merupakan anggota tim Pansus DPRD yang menanggani kasus tersebut menjelaskan, Tim kita sudah rencana sudah mau masuk melakukan monitoring ke lokasi, namun terkendala pihak BHP menolak untuk menerima tamu lantaran sedang isolasi mandiri.

Bacaan Lainnya

“Rencana Minggu kemarin kita mau masuk memonitoring ke lokasi itu, jadwalnya sudah ada, cuma ada konfirmasi dari pihak perusahaan belum bisa menerima tamu karena isolasi mandiri, makanya jadwalnya kita undur. Nanti setelah ada konfrimasi kembali dari perusahaan tersebut baru kita jadwalkan ulang,” terang Legislator Hanura ini kepada Pembawakabar.com, Senin (26/7).

Menurutnya, perusahaan BHP banyak tanda tanya, sudah beberapa kali diundang tidak pernah menghadiri undangan DPRD. “Ini perlu penjelasan dan ketegasan bahwa kalau memang PT. BHP mau bertanggung jawab harusnya melaksanakan tuntutan Masyarakat, kalau memang perlu penjelasan nanti kita pertemukan untuk diluruskan semuanya,” tuturnya.

Dia menambahkan, saat ini pihak Masyarkat Adat telah menunggu disana dan apa yang menjadi tuntutan mereka itu yang mereka terus perjuangkan.

Wakil Ketua Fraksi Hanura ini menjelaskan yang menjadi kendala adalah waktu yang diberikan kepada Panitia khusus untuk bekerja menyelesaikan persoalan sengketa lahan tersebut, lantaran waktu yang diberikan hanya dua bulan.

Baca Juga Dong:  TNI Evakuasi 3 Orang Warga Kiwirok

“Waktu kita yang diberikan untuk bekerja itu hanya 2 bulan, kalau untuk kesimpulan hasinya kita tidak bisa pastikan, apakah tiga bulan atau lebih, nanti hasilnya kita lihat. Karena belum bekerja kita belum lihat nanti setelah kita bekerja baru bisa kita pastikan,” kata Hamsing.

Disinggung data Corporate Social Responsibility (CSR), Hamsing menyebutkan Pihak perusahaan sudah memberikan informasi bahwa setiap tahun ada Rp 200 juta yang diberikan kepada satu desa secara bergilir.

“Karena adanya bantuan bergilir ini lah yang menjadi tuntutan masyarakat untuk tidak di gilir tetapi setiap tahunnya bantuan tersebut harusnya diberikan merata, kami juga tidak bisa memutuskan apakah perusahaan itu sanggup 200 juta perdesa atau berapa, nanti kita minta kesepakatan dari mereka,” ujarnya.

Mengenai bantuan CSR Hamsing menyebutkan Bidang Ekonomi hanya memberikan data tahun 2019 sementara data yang di minta bantuan CSR perusahaan BHP selama 5 tahun.

“Kita tidak mau mendengar sepihak saja, Bidang ekonomi tidak mau terima laporan pihak perushaan jika bantuan CSR nya itu bantuan berupa uang bensin, uang perjalanan dan uang lainnya, mereka tidak mau melaporkan karena itu merupakan gratifikasi. Tapi yang jelasnya kita akan telusuri semua, siapa yang bermain harus bertanggung jawab. Kalau misalkan belum terealisasi CSR itu, perushaan itu harus bertanggung jawab terhadap kepeduliaannya terhadap lingkungan dan sosial,” Pungkasnya.

 

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan