JAKARTA – Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjukkan keseriusannya dalam mendukung percepatan pembangunan Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.
Itu ditujukkan dengan pemanggilan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden ke Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (11/7) lalu. Termasuk Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, SH,. M.Hum juga harus hadir pada rapat terbatas itu.
Gubernur mengatakan, hal yang utama di sini adalah Presiden sangat serius untuk pembangunan KIPI di Kaltara ini. Apalagi pada 21 Desember 2021 lalu Presiden secara langsung sudah melakukan groundbreaking salah satu mega proyek di provinsi ke-34 ini.
“Beliau (Presiden, Red) monitor bahwa masih banyak kendala. Sehingga beberapa menteri terkait dikumpulkan dan beliau memerintahkan semua dokumen dan proses administrasi harus selesai atau klir akhir bulan ini,” ungkapnya.
Menindaklanjuti arahan presiden tersebut, Gubernur langsung bergerak cepat mengunjungi kementerian. Salah satu kementerian yang dituju Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kamis (14/7).
“Saya berdiskusi langsung dengan Pak Budi (Menhub) untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden di Istana Merdeka beberapa waktu lalu,”jelas Gubernur.
Di mana pemerintah mendorong percepatan pemenuhan infrastruktur seperti pelabuhan khusus atau juga dermaga yang akan berproses untuk dibangun pada awal Agustus 2022 mendatang. Tujuannya, untuk melancarkan proses masuknya material yang akan digunakan untuk pembangunan di KIPI.
“Ini penting, karena kalau tidak bisa masuk alat-alat, bagaimana mau membangun di sana,” kata Gubernur.
Oleh karena itu, semua kementerian yang terkait atau yang terlibat dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) ini harus pro aktif untuk membantu proses percepatan penyelesaian sejumlah dokumen yang dibutuhkan.
“Kalau dari kita, yang disampaikan ke Presiden dalam rapat terbatas itu hanya soal kendala-kendala yang terjadi,” sebutnya.
Sebagai bentuk sikap tegas dan serius agar kendala yang terjadi tidak berlarut-larut, makanya Presiden memerintahkan akhir Juli ini harus selesai semua masalah perizinan serta dokumen yang dibutuhkan untuk pembangunan KIPI itu. (dkisp)
