Wabup Nunukan Laporkan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021

Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa menerima Laporan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 dari Wabup Nunukan H. Hanafiah.
Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN-Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa memimpin jalannya sidang paripurna ke 3 masa sidang III agenda Penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, di ruang paripurna DPRD Nunukan, Senin (20/6).

Sidang Paripurna dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Nunukan,  H. Hanafiah, Wakil Ketua DPRD Nunukan, Burhanuddin, Anggota DPRD Nunukan, Sekwan, dan para asisten serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Nunukan.

Bacaan Lainnya

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dalam laporannya yang dibacakan Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah menyampaikan, kinerja dalam kebijakan umum APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2021 mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) melalui usulan program prioritas SKPD yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sesuai klasifikasi penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang meliputi urusan wajib maupun pilihan.

RPJMD diarahkan pada pencapaian  sasaran-sasaran pokok pembangunan yang mendukung peningkatan nilai tambah sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian daerah yang menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Baca Juga:  Anggota Saka Bahari Angkatan Ke 9 Lanal Nunukan Dilantik di Pantai Marina

“Alokasi APBN Kabupaten Nunukan tahun 2021 dalam bentuk program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu dari total APBD tahun anggaran 2o21 sebesar Rp.1.34 triliun,” sebut Hanafiah.

Hanafiah menyebutkan, target pendapatan daerah tahun 2021 Rp.1,34 triliun dan terealisasi Rp. 1,39 triliun atau sebesar 104,02 persen. Dimana target pendapatan asli daerah sebesar Rp.113,73 Miliar, terealisasi Rp.176, 77 miliar atau sebesar 154,81 persen.

Pada pendapatan transfer Rp.1,19 triliun, terealisasi Rp.1,18 triliun atau sebesar 99,41 persen, sedangkan target pendapatan lain-lain yang sah pada tahun 2021 sebesar Rp. 35, 48 Miliar, terealisasi Rp.34, 15 miliar atau sebesar 96,25 persen.

Terhadap belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dianggarkan Rp 1.37 triliun dan direalisasikan Rp 1.33 triliun atau 97,02 persen.

Belanja operasi yang diperuntukan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dianggarkan sebesar Rp.893,37 miliar, direalisasikan Rp. 872, 71 miliar atau sebesar 97,69 persen.

Baca Juga:  AWALI MAIN Sumut, Sangat Mengapresiasi Langkah Tegas Jendral Kapolri Listyo Sigit Dalam Pengusutan Kasus  Penyebab Tewasnya Brigadir J !!!

Belanja modal terdiri belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi jaringan, dan belanja aset lainnya Rp. 208, 50 miliar, terealisasi Rp. 190,17 miliar atau sebesar 91,21 persen.

Sedangkan Belanja tidak terduga, lanjut Hanafiah dialokasikan sebesar Rp.8 miliar dan terealisasi Rp.4,5 miliar atau sebesar 56,38 persen.

“Transfer yang terdiri dari bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya dialokasikan Rp.264,9 3Miliar, terealiasi Rp.266, 42 miliar atau sebesar 100,56 persen,” sebut Wabup.

Selanjutnya, Pembiayaan yang terdiri dari penerimaa pembiayaan pengunaan silpa yang dialokasikan sebesar Rp.35,98 Miliar, direalisasikan Rp.36,29 miliar atau sebesar 100,48 persen.

“Pengeluaran pembiaayaan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Nunukan kepada PDAM dialokasikan sebesar Rp.3 miliar, terealisasi Rp.1,5 miliar atau sebesar 50,00 persen,” ucap Hanafiah.

Usai menyampaikan Penyampaian nota pengantar raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, Hanafiah mengatakan, Hanafiah mengatakan Raperda pertanggungjawaban pelaksanana APBD tahun 2021 yang disampaikan merupakan laporan tentang kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah yang telah diaudit oleh tim independen dari kantor Akuntan Publik (KAP) bersama dengan BPK RI perwakilan provinsi Kaltara, dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) yang ke tujuh kalinya secara berturut-turut.

Baca Juga:  Berikan Edukasi Toleransi, FKUB Goes To SMAN 1

“Opini tersebut merupakan pencapaian tertinggi dalam pengelolaan kuangan pemerintah daerah, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus menjadi perhatian kita semua untuk diperbaiki. Kami yakin DPRD dapat menyikapi laporan ini dengan kearifan sekaligus memberikan solusi kontruksif yang dapat dijadikan referensi dan masukan bagi eksektutif dalam memperbaiki kinerja pelaksanaan APBD untuk tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.

“Kami dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Nunukan tetap membuka diri untuk menerima berbagai saran dan masukan yang positif, karena memang dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan yang membutuhkan pembenahan lebih lanjut. Penyampaian nota pengantar raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, kiranya dapat dibahas lebih lanjut dan disahkan menjadi peraturan daerah kabupaten Nunukan dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya.

Sidang paripurna ditutup dengan serah terima Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2021, dari Pemerintah kabupaten Nunukan oleh Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah kepada Ketua DPRD Nunukan Hj. Leppa disaksaikan Wakil ketua DPRD, Burhanuddin, Sekwan dan seluruh anggota DPRD Nunukan dan Kepala OPD. (*)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.