NUNUKAN – Dua kepala keluarga (KK) di Rukun Tetangga (RT) 10 Kelurahan Nunukan Utara Kabupaten Nunukan ternyata belum pernah sama sekali menerima bantuan dari pemerintah sejak sebelum pandemi COVID-19.
Hal baru diketahui saat berbincang dengan warga yang kurang mampu tersebut sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, disalah satu warung.
Kedua Kepala keluarga itu menyewa rumah di depan Pasar Inhutani Kelurahan Nunukan Utata. Salah satunya beranak tiga yang masih balita.
Murni salah satu dari kedua Kelurga ini mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan baik PKH maupun bantuan lainnya selama wabah COVID-19 ini.
Walaupun telah beberapa kali melapor kepada ketua RT-nya maupun kantor kelurahan.
“Saya selalu disuruh sama tetangga melapor ke Ketua RT dan Kantor Kelurahan. Tapi tidak pernah digubris dengan alasan tidak bisa lagi,” kata Murni.
Ia menuturkan, sebelum pergantian Ketua RT memang masih sering mendapatkan bantuan dari Pemerintah. “Sejak sudah diganti Ketua RT tidak pernah lagi dapat bantuan. Memang Ketua RT sebelumnya masih selalu dapat bantuan,” Ujarnya.
Kedua KK ini hidup serumah di rumah kontrakan di depan Pasar Inhutani Kelurahan Nunukan Utara.
Murni menyatakan, tetangganya seringkali mempertanyakan kenapa tidak dapat bantuan. Namun selalu menjawab, mungkin bukan rezeki sehingga tidak diberikan bantuan yang digelontorkan Pemerintah.
Padahal, kata Murni, dirinya juga warga kurang mampu dan berhak atas semua bantuan dari Pemerintah.
“Saya tidak pernah dikasi bantuan sedikitpun selama ini setelah Ketua RT sudah diganti,” kilah dia.
Kedua KK ini adalah orangtua dan anak. Dimana anaknya yang sudah berumahtangga ini masih menumpang di rumah kontrakan orantuanya dengan tiga anak masih balita.
Sebenarnya Murni ini punya kios penjualan sembako di Pasar Inhutani dengan menggunakan modal usaha pinjaman.
Oleh karena itu, Murni dan Orangtuanya perlu mendapatkan uluran tangan dan perhatian dari Pemerintah mulai pusat hingga daerah.
Namun pada kenyataannya, kedua KK ini tidak dilirik sama sekali oleh Pemerintah. Sementara, diduga kuat banyak warga yang sudah mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Bahkan diperoleh informasi dari segelintir warga di Sei Bolong Kelurahan Nunukan Utara, penerima bantuan baik PKH, BLT dan bantuan Pemerintah Kabupaten Nunukan hampir semua sanak keluarga dari seorang Ketua RT.
“Di RT ku itu di Sei Bolong penerima bantuan hampir semuanya keluarga Ketua RT,” ungkap seorang warga yang enggan menyebutkan namanya.
Padahal, lanjut dia, banyak warga kurang mampu termasuk dirinya layak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Hanya saja, faktanya tidak sesuai dengan anjuran pemerintah karena “permainan” RT yang menyerahkan data diduga nepotisme. (**)
