NUNUKAN-Viralnya Voice Note (VN) Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid kepada Lurah Nunukan Barat terkait permintaan data dan menyebutkan nama institusi polri.
Bupati Nunukan dua periode itu memberikan klarifikasi secara langsung dihadapan awal media.
Bupati Laura menyampaikan mengapa terlambat untuk memberikan klarifikasi, karena dirinya sedang banyak kegiatan baik di Nunukan maupun di luar daerah.
“Setelah lebaran begitu banyak kegiatan, halal bi halal, setelah itu mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan jauh-jauh sebelumnya, termasuk keluar daerah,” katanya.
Dijelaskan Laura berkaitan tidak menggunakan juru bicara Pemerintah Daerah, Diskominfo damn Prokopim, dirinya menyampaikan pimpinan kedua institusi itu saat viralnya voice note tersebut sedang tidak ada di Nunukan.
“Kadis Kominfo dan Kabag Prokopim, keduanya sama-sama cuti saat lebaran, keduanya sedang tidak di Nunukan,” ujarnya.
Laura pun mengakui melihat polemik akibat voice note itu cenderung melebar, maknanya mulai membias, sehingga pihaknya berinisiatif untuk menjelaskan secara langsung.
“Biar informasinya jelas dan terang makanya kita klarifikasi langsung bersama pak Kapolres, karena ada mencatut nama polres, ” katanya.
Bahkan Laura juga menjelaskan terkait permintaan data yang menyebutkan meminta data di RT Kita. Menurut Laura penyampaian Di Kita merupakan terpengaruh bahasa Bugis yang maksud dia adalah seluruh RT di Kelurahan Nunukan Barat.
“Istilah Di Kita itu terpengaruh logat Bugis, maknanya halus, jika dikaitkan dengan arahan pada voice note itu, di kita itu maksudnya di seluruh RT yang ada di Nunukan Barat ,” jelasnya.
Mengapa harus dengan program bantuan sosial? Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima.
Laura menjelaskan, setiap tahun Pemerintah Daerah memprogramkan bantuan sosial, diberikan kepada fakir miskin yang penentuan penerimanya biasanya dilakukan dengan pendataan lebih dulu.
“Kita inginkan bantuan sosial ini tepat sasaran, penerimanya betul-betul adalah orang berhak untuk menerima bantuan sosial, sehingga perlu didata secara benar sesuai kondisi nyata di lapangan,” katanya.
Pada saat pendataan. Pendata melihat kondisi nyata calon penerima, mengambil identitas jelas jelas calon penerima, alamat jelas dan nomor telpon yang bisa dihubungi.
“Tujuannya, kami mau memastikan Bantuan Sosial itu betul-betul sampai kepada penerima dan tepat sasaran,” tegasnya.(BN)
Editor: Frengky
