NUNUKAN-Pemerintah Kabupaten Nunukan mengelar Musrenbang Kewilayahan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2024, bertempat di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Kamis (1/2).
Kegiatan itu mengangkat tema “Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik dan Penguatan Keanekaragaman Industri dan Perdagangan Berbasis Produk Unggulan Daerah”.
Acara Musrenbang Kewilayahan tersebut dihadiri Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa, Wakil Ketua DPRD Nunukan, H. Saleh, Kepala Bappeda, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Andi M. Akbar Djuarzah, Anggota DPRD Nunukan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Para camat dan Lurah serta staf.
Bupati Laura dalam arahannya mengatakan, dalam aturan yang dimuat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menyebutkan, proses penyusunan RKPD tahun 2024 dilaksanakan secara bottom up dan partisipatif dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan daerah.
Dasar aturan yang kedua Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembagunan nasional diamanatkan tentang keterpaduan antara aspek politis, teknokratis dan aspiratif.
“Saya menyampaikan dasar-dasar ini karena saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa musrenbang ini tidak asal dilakukan, bukan sifatnya seremonial saja tetapi ini adalah tahapan agenda penting kita di Pemerintah Daerah,” ujar Laura.
Laura menuturkan, kehadiran Anggota DPRD dan para camat dan UPT tentu bertujuan agar bagaimana semua mendapatkan keselarasan pemikiran, Sehingga tidak ada istilah menduga-duga ketika saat tahun berjalan.
“Musrenbang kewilayahan baru pertama kali kita jalankan di tahun 2023 ini, tujuannya karena selama ini ada tuduhan, apa gunanya musrenbang karena pada kenyataannya muncul yang bukan dimusrenbangkan. Jadi jelas dengan dasar yang kita gunakan, perencanaan pembangunan nasional itu mengamanatkan adanya keterpaduan antara aspek politik, teknokratif dan aspiratif,”terang Laura.
Misalnya, ada kegiatan yang didapatkan di catatan data musrenbang sebanyak 67 kegiatan, karena memang kita melakukan kombinasi antara apa yang ada di Musrenbang dan kebutuhan OPD yang juga ditarget.
“Jadi tidak mungkin dari 67 dimusrenbang yang diusulkan masyarakat kita, belum tentu 67 itu juga akan masuk, jadi inilah tujuan musrenbang kewilayahan ini untuk mengkristalkan dari 67 kegiatan itu,” jelasnya.
Laura juga mengungkapkan untuk di Kabupaten Nunukan yang lebih prioritas adalah embung, ketersediaan air baku. Karena persediaan kita hanya ada beberapa embung saja dan solusinya sudah kita rapatkan beberapa kali, dan memang harus membuat beberapa titik embun.
Bupati berharap dalam musrenbang kewilayahan tersebut, Camat harus menegaskan yang mana menjadi prioritas untuk dimasukan ke dalam musrenbang dari 67 kegiatan.
“Apa yang menjadi prioritas itu nantinya akan kita kawal, termasuk pokir yang mejadi bagian aspirasi masyarakat melalui dprd yang memang harus kita aplikasikan juga untuk kegiatan kita ke depan,” pungkasnya. (*)
