TANJUNG SELOR — Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Utara dinilai berjalan lambat dan berpotensi menghambat ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan program-program prioritas. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Kaltara yang meminta pemerintah daerah mempercepat langkah pada sektor-sektor penyumbang pendapatan.
Anggota DPRD Kaltara, Hj. Aluh Berlian, menyebut peningkatan PAD merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Peningkatan PAD bukan hanya soal mengejar angka. Ini menyangkut pemanfaatan seluruh potensi untuk kesejahteraan masyarakat. Jika pendapatan stagnan, maka program pembangunan strategis juga ikut terhambat,” ujarnya, Senin (24/11/2025).
Ia menilai setiap potensi pendapatan perlu dikelola secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah percepatan digitalisasi layanan pajak dan retribusi.
Menurut Aluh, sistem pajak yang terintegrasi secara digital akan meningkatkan efisiensi sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan. “Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merencanakan anggaran secara lebih tepat,” tambahnya.
Selain itu, optimalisasi aset daerah juga menjadi sorotan. Banyak aset pemerintah, kata dia, belum dimanfaatkan secara produktif, padahal memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan berkelanjutan jika dikelola secara profesional.
Tidak hanya itu, Aluh juga menegaskan pentingnya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menilai setiap BUMD harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi PAD, bukan justru menjadi beban anggaran. “Kinerja BUMD harus mampu memberikan nilai tambah. Dengan pengelolaan yang baik, BUMD bisa menjadi pilar pendapatan daerah,” tegasnya.
DPRD Kaltara mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat langkah-langkah strategis dalam pengelolaan pendapatan agar pembangunan dapat berlangsung stabil dan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
“Kemandirian fiskal harus menjadi fondasi pembangunan jangka panjang. Semua potensi pendapatan perlu dikelola secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
