NUNUKAN-Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan kebebasan dan kebijakan untuk Kabupaten Nunukan dengan melalui Sistem rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk memprioritaskan putra daerah kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
“Kemendikbud RI agar memberikan kebebasan dan kebijakan khusus kepada Pemerintah kabupaten Nunukan untuk membuka program P3K, terutama penerimaan putra putri daerah kategori honor guru maupun guru honorer yang sudah lama mengabdi di pelosok pedalaman,” terang Hendrawan Anggota DPRD Nunukan dari Fraksi PPN, Partai Nasdem, Selasa (19/1).
Dia mengatakan, hal itu sampaikan nya karena yang yang lebih tahu kondisi dan situasi wilayah pelosok perbatasan adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
” Kami akan perjuangkan ini di kementerian, semoga dengan cara seperti ini bisa berdampak pada peningkatan SDM dan terpenuhinya kebutuhan para guru honorer,” Tegasnya.
Menurutnya, Terkait soal rekrutmen P3K guru sebelumnya, yang sudah membuat trauma para guru yang dijanjikan. Belum lagi kebijakan pemerintah pusat sering berubah-ubah tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah di perbatasan ini.
“Pemerintah pusat harus punya kebijakan khusus untuk daerah perbatasan seperti di Nunukan ini. Dengan begitu dapat bersinergi antara pusat dan daerah, karena formasi itu juga harus diusulkan oleh Pemerintah daerah sesuai kewenangan dan kemampuan daerahnya,” ujar Hendrawan.
” Kita berharap agar adanya komunikasi intens antara Kemendikbud dengan daerah, sehingga muncul formasi ideal yang realistis sesuai kemampuan keuangan. Memang untuk melaksanakan program ini perlu proses dan tahapan namun harapan saya bapak menteri Nadiem Makarim bisa membuka peluang kepada para honorer,”Tambahnya .(**).
