NUNUKAN, Pembawakabar.com — Rapat kerja antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nunukan bersama Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan berlangsung kurang memuaskan, Kamis (30/4/2026).
Alih-alih menyampaikan laporan keuangan, pihak PDAM justru mengaku tidak dapat memaparkan data tersebut dengan alasan pejabat terkait sedang sakit. Situasi ini langsung menuai sorotan tajam dari anggota dewan.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, didampingi Sekretaris Komisi II Ramsah, menilai alasan tersebut tidak dapat diterima. Mereka menegaskan, tanggung jawab penyampaian laporan tetap berada di tangan direktur PDAM.
“Direktur seharusnya tetap bisa menjelaskan, karena seluruh laporan merupakan tanggung jawabnya. Apalagi ini laporan yang sudah melalui proses evaluasi sebelumnya,” ujar Ramsah dalam rapat.
Andi Fajrul Syam menilai, kejadian ini mencerminkan lemahnya manajemen internal PDAM. Menurutnya, direktur bertanggung jawab penuh terhadap seluruh operasional, termasuk transparansi dan akuntabilitas keuangan di hadapan DPRD.
Tak hanya soal laporan keuangan, Komisi II juga menyoroti keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih yang belum berjalan normal.
DPRD pun mendesak PDAM segera mengambil langkah konkret. Salah satunya dengan menerbitkan surat resmi yang ditandatangani direktur terkait pembebasan biaya abonemen dan administrasi untuk bulan April hingga Mei, atau selama layanan belum pulih.
“Kami meminta segera ada surat resmi terkait pembebasan biaya tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan,” tegas Andi.
Ramsah turut menyampaikan kekecewaannya. Ia mengingatkan, sebelumnya direktur telah diberikan kesempatan untuk hadir dalam rapat tersebut.
Bahkan, ia menyinggung penghargaan Top CEO yang baru diterima direktur di Jakarta. Menurutnya, capaian itu seharusnya sejalan dengan kinerja di lapangan.
“Dengan penghargaan itu, seharusnya direktur mampu memberikan penjelasan yang menyeluruh terkait laporan keuangan. Jangan sampai prestasi tidak sejalan dengan kinerja di lapangan,” ucapnya.
Komisi II DPRD Nunukan memastikan akan terus mengawal persoalan ini. Mereka meminta PDAM segera memberikan penjelasan lengkap dalam waktu dekat, demi menjaga transparansi pengelolaan keuangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(**)
