Nunukan, 24 Juli 2022 – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan menggelar forum komunikasi publik bersama Forum RT dan beberapa instansi terkait di Aula BKPSDM Nunukan. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Agustinus Parlentek, bertujuan untuk menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan.
“Forum konsultasi publik ini penting bagi kami untuk membuat standar pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Agustinus.
“Kami tidak bisa hanya membuat standar berdasarkan keinginan kami di dinas, tetapi harus melibatkan pemangku kepentingan, termasuk ketua RT yang dekat dengan masyarakat.” tambahnya.
Salah satu contoh masukan yang dibahas adalah terkait pengantar RT. Saat ini, pengantar RT tidak lagi menjadi persyaratan untuk sebagian besar dokumen kependudukan, kecuali untuk permohonan penerbitan NIK bagi penduduk yang belum memiliki. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat dan memangkas birokrasi.
“Kami juga ingin memastikan bahwa pelayanan kami di daerah perbatasan ini benar-benar aman dan terhindar dari manipulasi, terutama dari warga asing,” terang Agustinus.
Oleh karena itu, kami tetap berkoordinasi dengan BP2MI untuk memastikan bahwa orang yang dideportasi benar-benar warga negara Indonesia.
Forum komunikasi publik ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Masukan dari masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan dalam menyusun standar pelayanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Agustinus juga menegaskan bahwa semua pengurusan administrasi kependudukan di Kabupaten Nunukan saat ini gratis. Ia menghimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada oknum yang meminta biaya untuk pengurusan dokumen kependudukan. (**/Hz)
