NUNUKAN – Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Nunukan menegaskan bahwa ketidakhadiran mereka dalam rapat paripurna Perubahan PPAS 2025 bukan untuk menghambat jalannya sidang, melainkan untuk menuntut transparansi dan pemerataan porsi anggaran di empat daerah pemilihan (dapil).
Juru Bicara Fraksi Hanura, Hamsing, mengatakan pihaknya belum menerima penjelasan yang jelas terkait proporsi anggaran di setiap dapil. Dengan total anggaran daerah sebesar Rp1,8 triliun, ia menilai perlu adanya pembagian yang adil dan prioritas program yang tepat.
“Anggaran kita Rp1,8 triliun, bukan kecil. Kita harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Program yang dijalankan harus benar-benar prioritas, bukan asal disetujui,” tegasnya, Kamis (14/8).
Hamsing menambahkan, fraksinya tidak memiliki niat menghambat program pemerintah, tetapi ingin memastikan pembangunan menyentuh kebutuhan masyarakat secara merata. “Kami tetap mendukung pemerintah, tapi tugas kami adalah mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran,” ujarnya.
Fraksi Hanura juga menyoroti sikap terburu-buru memparipurnakan PPAS Perubahan tanpa pembahasan mendalam. Menurut mereka, hal itu akan menyulitkan anggota dewan menjelaskan kepada masyarakat saat reses nanti. “Pembahasan harus tuntas agar kami bisa menyampaikan data proporsi anggaran di tiap dapil secara jelas,” ungkapnya.
Selain itu, Hamsing menanggapi pernyataan salah satu anggota DPRD yang dinilai menyinggung fraksinya. Ia mengaku kecewa dan mempertimbangkan langkah hukum jika pernyataan tersebut masuk kategori tuduhan atau pencemaran nama baik.
Hal senada disampaikan anggota Fraksi Hanura, Ahmad Triady, yang menegaskan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut dugaan tuduhan tersebut. “Kalau sudah masuk ranah tuduhan secara hukum, berarti masuk pencemaran nama baik fraksi. Tujuannya agar tidak ada lagi statement liar atau asumsi terhadap Fraksi Hanura,” ujarnya.
Triady juga menegaskan bahwa sikap Hanura murni untuk mencegah kesenjangan anggaran antar dapil. “Harapan kami, tidak ada kesenjangan antara Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, dan Dapil 4. Justru kami heran kenapa harus diparipurnakan terburu-buru tanpa persiapan,” pungkasnya.(ZHA/Red)
