Dinamika situasi tanah air mulai Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia dengan aksi demonstrasi, telah merenggut korban jiwa dan terluka. Tak sedikit pula kerusakan gedung dan fasilitas umum serta kendaraan sebagai imbas aksi yang dimulai 25 Agustus 2025.
Di Lampung, ada agenda aksi pada Senin, 1 September 2025. Aliansi Lampung Melawan mengajak masyarakat untuk aksi yang akan digelar di depan Gedung DPRD Lampung.
Mensikapi kondisi terkini, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Lampung Ahmad Novriwan menilai aksi demo mahasiswa dan elemen lain berangkat dari persoalan kesenjangan ekonomi yang terjadi. Pemicunya, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
“Satu cara menyuarakannya adalah dengan aksi demo, aksi damai. Kita berharap, pemerintah eksekutif dan legislatif peka terhadap persoalan ini,” kata Novriwan, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Novriwan berharap pihak eksekutif dan legislatif juga yudikatif lebih bisa bersikap adaptif dan komunikatif. “Dengarkan suara mereka dengan hati. Bukan dengan prilaku yang menyakiti hati,” ujar Novriwan.
Lanjut Novriwan, pejabat harus menghindari sikap hedon, dan gunakan anggaran dengan arif dan bijaksana. Karena yang terjadi rakyat berkesusahan, sementara sisi lain berlebih.
“Oleh karenanya, jalan dialog adalah salah satu alternatif yang dibenarkan dalam konstitusi kita,” kata Novriwan.
Novriwan juga tidak setuju dengan aksi pengrusakan infrastruktur dan kendaraan. Bukan solusi menjawab kesusahan. Malahan, sebagian anggaran akan disedot guna perbaikan.
“Gubernur Lampung dan DPRD Lampung sejauh ini saya nilai sudah bekerja maksimal dalam menghadapi efisiensi anggaran. Mudah-mudahan kita bisa segera keluar dari persoalan yang rumit ini,” harap Novriwan.
Pada aksi nantinya ada sepuluh tuntutan utama yang akan disuarakan, antara lain:
1. Mengesahkan RUU Perampasan Aset.
2. Memangkas tunjangan dan gaji DPR.
3. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan dosen serta guru.
4. Memerintahkan Presiden Prabowo Subianto memecat menteri-menteri yang dinilai problematik.
5. Menuntut restrukturisasi partai politik yang kadernya berada di eksekutif dan legislatif.
6. Melakukan reformasi total Polri, mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, serta mengevaluasi kinerja Polda Lampung.
7. Menolak RKUHAP.
8. Menolak kebijakan efisiensi pada sektor pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
9. Menghentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat.
10. Menuntut pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha, reformasi agraria, dan pembebasan lahan di Lampung. (*)
