NUNUKAN – Seorang pedagang UMKM yang telah lama menjual dagangannya di center UMKM Nunukan, Melalui via telpon, Selasa (13/1/26), Ninda menjelaskan telah berjualan lima tahun dan menjaga lingkungan di kawasan UMKM center, namun tidak pernah mendapatkan informasi maupun prioritas dalam kebijakan mengenai pengelolaan lokasi tersebut. Justru yang terjadi malah tindakan pembongkaran.
Tak hanya itu pedagang bernama Ninda mengungkapkan bantuan gerobak pemerintah dinilai tidak tepat sasaran dan tidak transparan. Ia mengaku telah berjualan dan menjaga kawasan UMKM Center selama hampir lima tahun, namun tidak pernah mendapat informasi maupun prioritas dalam kebijakan terbaru pengelolaan lokasi tersebut.
Menurut Ninda, sejak awal berdirinya aktivitas usaha di UMKM Center, dirinya merupakan pedagang pertama yang membuka lapak atas izin pimpinan daerah saat itu. Bahkan, ia menyebut mendapat dukungan dari Kabid sebelumnya, Samsul yang mendorongnya untuk membuka usaha demi meramaikan dan merawat UMKM Center yang sebelumnya terbengkalai.
“Dari awal saya yang buka. Saya yang ajak teman-teman UMKM, tapi akhirnya tinggal saya sendiri karena yang lain tidak sanggup jualan di situ,” ujar Ninda.
Ia menjelaskan, selama bertahun-tahun dirinya merawat kawasan UMKM Center, mulai dari membersihkan area, memperbaiki lingkungan, hingga membangun atap dan pagar lapak dengan biaya pribadi. Bahkan, ia mengaku rutin mengeluarkan biaya sekitar Rp50 ribu per hari untuk mengisi token dan itu d luar pengangkutan sampah selama hampir lima tahun.
Permasalahan mencuat ketika lapak yang dibangun dan ditempatinya tiba-tiba dibongkar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ninda mengaku baru diberi tahu setelah pembongkaran dilakukan, sehingga memicu konflik di lapangan hingga terjadi adu argumen dengan pejabat terkait.
“Saya tidak mempermasalahkan gerobaknya. Kalau saya tidak dapat, mungkin ada kebijakan. Tapi yang saya persoalkan, lapak saya dibongkar, padahal itu saya bangun sendiri. Saya minta ganti rugi,” tegasnya.
Ninda juga mempertanyakan kriteria penerima bantuan gerobak yang disebut-sebut diperuntukkan bagi perempuan kepala keluarga dengan suami tidak bekerja. Ia mengaku memenuhi kriteria tersebut, namun justru tidak mendapatkan bantuan, sementara penerima lain disebut memiliki suami yang masih bekerja sebagai pegawai.
“Saya ini bekerja, cari nafkah karena suami sudah tidak bekerja. Tapi malah saya tidak dapat. Saya lihat ada penerima yang suaminya pegawai. Ini menurut saya tidak tepat sasaran,” katanya.
Ia menilai, kebijakan tersebut mengabaikan pedagang lama yang telah konsisten berjualan dan berkontribusi menjaga UMKM Center sejak awal. Ninda juga khawatir bantuan justru diberikan kepada pihak yang tidak konsisten berjualan.
“Yang pernah jualan sama saya dulu banyak yang berhenti karena tidak sanggup. Kalau mereka dikasih lagi, saya yakin tidak konsisten,” ujarnya.
Ninda mengaku telah menyampaikan persoalan ini hingga ke Bupati Nunukan, namun hingga kini belum mengetahui apakah akan ada tindak lanjut atau respon resmi. Ia berharap pemerintah daerah lebih menghargai kontribusi pedagang lama dan melibatkan mereka dalam setiap kebijakan pengelolaan UMKM Center.
“Saya cuma minta keadilan. Saya yang bangun, saya yang rawat dari nol, dari rumput tinggi sampai bersih seperti sekarang,” pungkasnya. (Hz)
