NUNUKAN,Pembawakabar.com-Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun anggaran 2022, Pemerintah Desa Binusan, Kecamatan Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes), di Kantor Desa Binusan, Senin (4/10/2021).
Rapat Musyawarah Desa (Musdes), dipimpin Kepala Desa Binusan Rudihartono, didampingi Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Fitri, turut hadir Kasi Kesra Kecamatan Nununkan Haryanto, Perwakilan DPMD, Ferry, PerwakilanPuskesmas Binusan serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas serta masyarkat desa Binusan. Namun sayangnya PJ. Kepala desa Binusan Dalam dan Pj. Ujang Fatimah tidak terlihat dalam rapat ini.
Dalam rapat itu, Kepala Desa Binusan mengatakan, untuk tahun 2022 kami menyarankan warga untuk mengusulkan dan menyampaikan apa yang akan diusulkan.
“Nanti kita lihat apa yang menjadi urgent ini yang akan kita prioritaskan. Lalu terkait dengan stunting di Desa Binusan yang paling tinggi di Kabupaten Nunukan, tentu menjadi PR bersama untuk menanggani stunting ini. Jadi bukan prestasi tapi merupakan pekerjaan yang harus kita tangani bersama,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, Pemerintah desa Binusan selalu mencari solusi agar Pendapatan asli Desa Binusan terus meningkat, melalui wisata Hutan Mangrove yang selama 2 tahun dibangun desa Binusan di Desa Persiapan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan desa.
“Insya Allah tahun ini kita mulai bergerak setelah di launching wisata Hutan Mangrove yang kita bangun di wilayah desa Persiapan, nanti akan diresmikan bertepatan dengan festival Iraw Tidung Borneo Bersatu II di Desa Binusan. Semoga semua yang telah kita perjuangkan dan kita bangun selama dua tahun ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, wakil ketua BPD Fitri menambahkan, kegiatan ini kita melibatkan warga Binusan untuk mengusulkan apa yang menjadi prioritas di tahun 2022.
“Di tahun 2020 hingga 2021 ini, anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa Binusan dan Pemerintah Kabupaten Nunukan habisnya terserap di covid-19. Oleh karena itu kita tidak dapat melakukan pembangunan dan BPD tidak bisa untuk menekan pemerintah desa, karena fokusnya kepada penangganan covid-19,” kata Fitri.
Ia menuturkan, BPD berpesan kepada Pemerintah Desa harus berusaha agar record stunting tidak boleh terjadi lagi di tahun 2022. Kita harus kerja sama mengarap, membahas bersama mencari solusinya.
“Program ibu hamil ini kita harus fokuskan kalau belum maksimal kita tingkatkan dengan bekerjasama dengan pihak kesehatan yang paham dengan persoalan ini,” ujarnya.
Fitri juga menyarankan kepada masyarakat Binusan dalam mengusulkan program, lebih kepada yang prioritas dan betul-betul menyentuh masyarakat.
“Kami menyarankan usulannya yang prioritas saja dan yang betul-betul bermanfaat,” pungkasnya. (*)
