NUNUKAN, Pembawakabar.com– Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. H. Raden Iwan Kurniawan M.A.P, menghadiri Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Nota Penjelasan terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan satu Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Nunukan.
Rapat paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Nunukan, H. Andi Maryati, bertempat di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Nunukan, Selasa (17/11).
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Sekda Nunukan menyampaikan nota penjelasan dua Raperda usulan Pemerintah Daerah, yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Disampaikan bahwa kedua Raperda tersebut merupakan instrumen hukum strategis yang saling berkaitan dan melengkapi dalam mendukung penataan serta pembangunan kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Nunukan.
Sementara itu, Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diarahkan untuk mencegah munculnya kawasan kumuh baru sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang telah ada. Pengaturannya mencakup tujuh kriteria kekumuhan, meliputi kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.
Selain itu, Raperda tersebut juga mengatur upaya pencegahan, penanganan kawasan kumuh melalui pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali, serta penguatan pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap kedua Raperda tersebut dapat dibahas secara konstruktif bersama DPRD dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman, serta mewujudkan lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Pada rapat yang sama, anggota DPRD Kabupaten Nunukan Andi Fajrul Syam menyampaikan nota penjelasan terhadap satu Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
Pengajuan Raperda tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dalam memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Nunukan, khususnya dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.
Dalam penjelasannya, disampaikan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapatkan perlindungan dan lingkungan yang aman. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat serta keterlibatan pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Raperda ini juga memberikan perhatian terhadap praktik eksploitasi anak, termasuk pemanfaatan anak untuk mengemis, mengamen, berdagang asongan, maupun aktivitas ekonomi lainnya yang berpotensi membahayakan keselamatan serta menghambat pendidikan dan tumbuh kembang anak.
Melalui regulasi tersebut, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan permasalahan anak dapat dilaksanakan secara terpadu, tidak hanya melalui pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi masyarakat, pendampingan keluarga, serta penanganan faktor sosial dan ekonomi yang menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan.
Pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak diharapkan menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam memperkuat sistem perlindungan anak, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
Ketiga Raperda yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut selanjutnya diharapkan dapat dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.(Prokompim)



