NUNUKAN – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2024 lalu hingga kini belum juga difungsikan. Kondisi ini menuai kritik dari kalangan DPRD Kabupaten Nunukan yang menilai pemerintah pusat tidak serius menindaklanjuti pengelolaan fasilitas strategis di wilayah perbatasan.
Anggota DPRD Nunukan, Hamsing, menilai pemerintah pusat terkesan lamban dalam mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan PLBN Sebatik, padahal masyarakat perbatasan sudah lama menantikan kehadirannya sebagai akses resmi menuju Malaysia.
“Kami kecewa karena sudah setahun diresmikan, tapi belum juga difungsikan. Pemerintah pusat seolah tidak punya komitmen terhadap pembangunan perbatasan,” ujar Hamsing kepada wartawan, Minggu (5/10/2025).
Politisi Partai Hanura itu juga menyoroti hasil kunjungan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Sebatik beberapa waktu lalu yang dinilainya tidak membuahkan hasil konkret.
“Awalnya kami senang ada kunjungan Komisi II dan Kemendagri. Kami pikir ini akan jadi momentum kebangkitan PLBN Sebatik. Tapi ternyata hasilnya nihil, tidak ada kejelasan sama sekali,” tegasnya.
Hamsing mengungkapkan, dalam pertemuan dengan rombongan pusat, pihak DPRD bahkan tidak diberi waktu cukup untuk menyampaikan aspirasi daerah.
“Baru saya ucapkan Assalamualaikum, sudah dibilang singkat saja karena Wamen mau cepat kembali ke Jakarta. Ini kan tidak serius namanya,” ujarnya kecewa.
Menurutnya, instansi teknis seperti Imigrasi dan Bea Cukai Nunukan sejatinya telah menyatakan kesiapan mereka untuk mengoperasikan PLBN Sebatik. Namun, belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait jadwal pengoperasian.
“Kepala Imigrasi dan Bea Cukai sudah siap, personelnya pun lengkap. Tapi semuanya menunggu keputusan pusat. Kalau terus begini, fasilitas ratusan miliar itu akan jadi bangunan mati,” katanya.
Hamsing menegaskan, keberadaan PLBN Sebatik memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan menjaga keamanan wilayah perbatasan. Selain membuka akses resmi ke Malaysia, PLBN juga dapat menekan angka perdagangan orang dan penyelundupan barang.
“Kalau PLBN berfungsi, ekonomi masyarakat meningkat dan tindak pidana lintas batas bisa ditekan. Ini bukan hanya soal akses, tapi juga martabat negara di perbatasan,” jelasnya.
Ia mengingatkan, pembangunan PLBN Sebatik merupakan bagian dari program strategis nasional, sehingga seharusnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat. DPRD Nunukan, kata Hamsing, berencana mendorong kembali pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait agar PLBN Sebatik segera dioperasikan.
“Bangunan itu simbol kedaulatan negara. Kalau dibiarkan mangkrak, kesannya pemerintah pusat abai terhadap wilayah perbatasan,” tegasnya.
Masyarakat Sebatik pun berharap janji pemerintah untuk memperkuat konektivitas di kawasan perbatasan segera diwujudkan dalam bentuk langkah nyata.
“Warga di perbatasan sudah bosan dengan janji. Mereka butuh bukti nyata, bukan sekadar kunjungan seremonial,” pungkas Hamsing.
