Nunukan, Pembawakabar.com – Warga di kawasan Lapri, khususnya yang berada di wilayah Embung Lapri, menyuarakan keluhan terkait proses pembebasan lahan yang dinilai tidak kunjung tuntas sejak direncanakan pada 2007 silam, Rabu (29/4/26).
Dalam penyampaian aspirasi kepada pihak terkait, warga mengungkapkan bahwa selama kurang lebih 19 tahun, status lahan mereka masih “tergantung” tanpa kejelasan realisasi dari pemerintah. Padahal, sejak awal masyarakat telah menunjukkan itikad baik untuk mendukung program pemerintah, termasuk rencana pembangunan embung demi kepentingan umum.
“Kami sebenarnya ingin melepaskan lahan sebagai bentuk partisipasi kepada pemerintah. Tapi kalau kondisinya seperti ini terus, kami terpaksa mempertimbangkan kembali,” ungkap salah satu perwakilan warga.
Masyarakat bahkan telah membuat pernyataan bahwa apabila hingga akhir Juni tidak ada realisasi pembebasan lahan, maka mereka tidak lagi bersedia melepas lahan tersebut. Mereka menilai kondisi ini berpotensi menghambat proyek strategis yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas.
Selama ini, warga mengaku mengalami kerugian karena lahan yang dimiliki tidak dapat dikelola secara maksimal, bahkan sebagian telah terdampak genangan. Padahal, lahan tersebut merupakan sumber utama penghidupan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak.
“Di situlah kami mencari nafkah dan menyekolahkan anak-anak. Tapi selama ini tidak ada perhatian. Lahan kami tidak bisa dimanfaatkan, bahkan ditenggelamkan,” keluh warga.
Selain itu, masyarakat juga menyoroti dampak belum tuntasnya pembebasan lahan terhadap ketersediaan air bersih. Mereka menyebut, volume air embung saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan karena lahan penunjang belum sepenuhnya dibebaskan.
“Permasalahannya sebenarnya hanya satu, yaitu pembebasan lahan. Kalau ini selesai, volume air akan cukup dan masyarakat bisa menikmati air bersih secara maksimal,” ujarnya.
Warga menjelaskan, saat ini kondisi embung sangat bergantung pada curah hujan. Bahkan dalam waktu satu minggu tanpa hujan, embung dapat mengalami kekeringan. Berbeda jika pembebasan lahan selesai, ketersediaan air diyakini akan lebih stabil.
Akibat distribusi air yang belum optimal, sebagian masyarakat juga enggan membayar iuran air karena belum merasakan manfaatnya secara maksimal.
Di sisi lain, warga juga menyoroti lambannya proses administrasi, termasuk dugaan belum adanya penandatanganan dokumen oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menghambat tahapan akhir pembayaran lahan.
“Kami sudah melalui tahapan-tahapan, tapi di tahap akhir tidak bisa direalisasikan. Kami dengar dokumen belum ditandatangani, sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan,” jelasnya.
Masyarakat berharap pemerintah dan instansi terkait dapat segera menyelesaikan persoalan ini secara serius dan tepat waktu. Mereka menargetkan proses pembebasan lahan dapat rampung paling lambat Juli, agar tidak memicu permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
“Kami mohon perhatian pemerintah. Ini menyangkut kehidupan kami, sumber penghasilan, dan masa depan anak-anak kami,” tutupnya.(*)
