TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke – 29 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara Masa Persidangan III Tahun 2025 dengan agenda Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Selasa (26/08/25).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., didampingi Wakil Ketua DPRD, H. Muhammad Nasir, SE., MM. Turut hadir Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, organisasi, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kaltara.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan secara langsung jawaban Pemerintah atas pandangan umum yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD pada rapat paripurna sebelumnya.
Gubernur Zainal menanggapi berbagai pandangan fraksi dengan apresiasi dan komitmen untuk menindaklanjuti masukan yang telah disampaikan.
Menanggapi Fraksi Partai Gerindra, Gubernur sepakat bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya bergantung pada retribusi dan pajak daerah, tetapi juga akan mendorongan untuk memberdayakan ekonomi rakyat dan sektor produktif berbasis UMKM.
Pada pandangan Fraksi Partai Golkar, Gubernur menyatakan dukungan penuh terhadap prinsip Spending Better yang tercermin dari penurunan total belanja sebesar 5,39% atau Rp480,10 miliar. “Kami juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp25 miliar menjadi Rp41,75 miliar sebagai langkah yang sangat bijaksana,” tambahnya.
Terkait pandangan Fraksi Partai Demokrat, Gubernur menyampaikan apresiasinya atas pemahaman bahwa perubahan APBD bukan hanya sekadar penyesuaian angka, tetapi juga sebagai momentum memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Menanggapi Fraksi PKS, Gubernyr menyatakan bahwa efisiensi melalui penurunan belanja operasi sebesar 3,30% tidak akan mengorbankan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. “Kami sepakat bahwa anggaran harus mendukung sektor produktif, pengentasan kemiskinan, stunting, dan komitmen terhadap anti korupsi,” ucap Gubernur.
Sementara itu, terhadap pandangan Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat, Gubernur menyatakan kesiapannya menerima masukan fraksi demi perbaikan, khususnya dalam prioritas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Pembangunan infrastruktur jalan lingkungan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat akan menjadi perhatian utama,” jelasnya.
Gubernur juga menanggapi pandangan Fraksi PKB-NasDem-PAN yang menekankan pentingnya strategi menggali potensi PAD secara lebih matang agar tidak hanya bergantung pada transfer pusat. “Kami sepakat bahwa diversifikasi sumber pendapatan daerah harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Gubernur Zainal menegaskan bahwa seluruh pandangan yang disampaikan mencerminkan peran penting DPRD sebagai mitra strategis dalam pengawasan dan penetapan kebijakan keuangan daerah. “Kami berharap sinergi yang telah terjalin baik antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat terus diperkuat demi pembangunan Kalimantan Utara yang lebih baik,” Ungkapnya.
