NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Nunukan melalui juru bicaranya, Said Hasan, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Nunukan beserta jajaran atas penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026,Kamis (27/11/25).
Dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna, Said Hasan menilai penyampaian rancangan ini sebagai langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Nunukan.
“Rancangan APBD merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Fraksi PKS memberikan apresiasi atas penyampaian nota pengantar ini,” ujar Said Hasan.
Pendapatan Daerah Turun 4 Persen, PKS Dorong Penguatan Kapasitas Fiskal
Fraksi PKS mencermati turunnya pendapatan daerah sebesar 4 persen pada rancangan APBD 2026. Kondisi ini dianggap sebagai sinyal penting bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas fiskal secara lebih serius.
Said Hasan mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan sistem pengelolaan pajak serta retribusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat.
Efisiensi Belanja Harus Selektif,
PKS juga menyoroti penurunan belanja daerah sebesar 7,03 persen. Menurut mereka, momentum efisiensi harus dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas belanja daerah.
“Efisiensi sangat penting, namun harus dilakukan secara selektif. Pemotongan tidak boleh menyentuh program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ketimpangan Pembangunan di Dapil 4,
Dalam pandangannya, Fraksi PKS menyoroti ketimpangan pembangunan, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) 4. Akses jalan utama dan ketersediaan air bersih disebut masih menjadi persoalan nyata di wilayah tersebut.
PKS meminta pemerintah mengarahkan prioritas pembangunan secara lebih proporsional untuk mengurangi ketertinggalan antarkawasan.
Pemerataan Kualitas Pendidikan,
Fraksi PKS menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus benar-benar menyentuh sekolah-sekolah di pedalaman. Mereka menilai masih banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar dan tenaga pendidik.
“Peningkatan layanan pendidikan harus dirasakan masyarakat secara merata, baik di pusat kota maupun pelosok,” kata Said Hasan.
Penggunaan SILPA Harus Terencana
PKS juga mencermati peningkatan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA dan sisa dana pusat. Mereka memahami bahwa pembiayaan diperlukan untuk menjaga keseimbangan APBD, namun mengingatkan agar penggunaannya diarahkan pada program produktif dan perencanaan yang matang.
Fraksi PKS mendorong pemerintah memperkuat perencanaan agar SILPA dapat ditekan dan serapan anggaran semakin optimal.
APBD Harus Berpihak kepada Masyarakat
PKS menegaskan bahwa kebijakan APBD 2026 harus berpihak pada masyarakat luas, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Mereka mendukung penguatan pelayanan dasar, pemberdayaan UMKM, serta pembukaan peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance,” ujar Said Hasan.
Siap Bekerja Sama Menyempurnakan Rancangan APBD
Fraksi PKS menyatakan pandangan umum mereka disusun untuk memberikan masukan substantif agar alokasi anggaran APBD 2026 lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi PKS juga menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan tersebut demi memajukan Kabupaten Nunukan.(HZ)
