NUNUKAN – Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicara Gat S. Pd menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Raperda APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026. Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat menyoroti penurunan signifikan proyeksi APBD 2026 serta ketimpangan pembangunan antarwilayah yang dinilai belum mencerminkan prinsip pemerataan, Kamis (27/11/25).
Berdasarkan data dalam Nota Keuangan, belanja daerah pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,992 triliun atau turun Rp150,558 miliar (7,03 persen) dibanding anggaran murni tahun 2025 yang mencapai Rp2,143 triliun.
“Penurunan ini tentu bukan kabar menggembirakan bagi kita sebagai masyarakat Nunukan. Ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus masih sangat tinggi, sementara Pendapatan Asli Daerah belum menunjukkan peningkatan berarti,” tegas Gat.
Pemerataan Pembangunan Dinilai Masih Narasi
Fraksi Demokrat menilai semangat pemerataan dan keadilan pembangunan masih sebatas slogan, belum menjadi roh dalam perencanaan dan implementasi anggaran. Distribusi anggaran masih didominasi wilayah perkotaan dan padat penduduk, sementara daerah terluar seperti Kabudaya dan Krayan dinilai masih menjadi “anak tiri”.
“Pembangunan masih berdasar keinginan, bukan kebutuhan mendesak masyarakat. Daerah tertinggal masih belum menjadi target utama pembangunan daerah,” tegasnya.
Fraksi Demokrat kemudian menyampaikan sejumlah catatan kritis pada bidang strategis.
Bidang Pendidikan: SDM Guru dan Pemerataan Akses Beasiswa
Fraksi Demokrat menilai peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi pada kualitas SDM tenaga pendidik, kurikulum, dan pemerataan penyebaran guru. Namun alokasi anggaran dinilai masih dominan pada aspek fisik.
“Masih ada ruang kelas gedung Inpres di Krayan dan Kabudaya yang belum tersentuh hingga kini. Fokus alokasi masih di perkotaan,” ujar Gat.
Fraksi Demokrat juga menyoroti ketidakmerataan akses beasiswa yang selama ini lebih banyak diterima anak-anak di perkotaan atau keluarga pejabat.
“Tahun 2026, beasiswa harus dialokasikan merata per dapil agar semua anak mendapatkan kesempatan yang sama. Syarat beasiswa jangan menjadi tembok penghalang bagi masyarakat kurang mampu,” tegasnya.
Bidang Kesehatan: Mendesak Bangun Puskesmas dan Tambah Layanan Krayan
Fraksi Demokrat mengapresiasi keberadaan 7 dokter spesialis di RS Pratama Sebatik dan 6 di Sebuku. Namun kondisi di Krayan dinilai masih memprihatinkan.
“Masih ada masyarakat yang harus ditandu saat sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini tidak boleh terus terjadi,” ujar Gat.
Fraksi Demokrat mendesak:
Pembangunan Puskesmas Krayan Timur
Operasional Puskesmas Krayan Tengah tahun 2026
Penambahan alkes dan dokter spesialis di RS Pratama Krayan
Peningkatan anggaran ambulans udara minimal Rp1 miliar.
Bidang Pertanian: Konsentrasi JUT Masih di Perkotaan.
Fraksi Demokrat mengapresiasi komitmen Bupati untuk membangun 100 km Jalan Usaha Tani (JUT) setiap tahun, namun menilai implementasinya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Sektor pengendalian hama dan pupuk juga perlu perhatian serius mengingat dampak perubahan iklim dan mahalnya pupuk di wilayah tertentu seperti Krayan.
“Kami mendorong adanya anggaran pelatihan pembuatan pupuk kompos dan pestisida organik, terutama bagi petani di Krayan,” ungkapnya.
Bidang Infrastruktur: Ketimpangan 70–90% Jalan Krayan & Kabudaya
Fraksi Demokrat mengapresiasi pengadaan alat berat untuk Krayan yang sudah berjalan 5 unit dan direncanakan 7 unit pada 2026. Namun ketimpangan infrastruktur jalan masih sangat terlihat.
“Di Krayan dan Kabudaya, 70–90% jalan belum memiliki batu, semen, apalagi aspal. Sementara lebih dari Rp100 miliar anggaran rekonstruksi dan rehabilitasi jalan masih difokuskan untuk Nunukan dan Sebatik,” ujar Gat.
Rehabilitasi Jalan Simpang Damai Sebatik senilai Rp25 miliar juga disoroti.
“Menurut kami, penanganan banjir di sana jauh lebih mendesak karena menyangkut keselamatan masyarakat.”
Disampaikan pula ungkapan emosional warga perbatasan yang merasa tidak pernah didengar: “Di Kabudaya dan Krayan, kami jujur merasa cemburu, marah, dan sakit hati. Kami menggerutu, tetapi tidak ada yang mendengar.”
Bidang Koperasi dan UMKM
Fraksi Demokrat turut mengingatkan kewajiban seluruh desa membentuk Koperasi Merah Putih dengan alokasi anggaran Rp3–5 miliar per koperasi yang bersumber dari DanaNtara. Pemerintah daerah diminta memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan tepat sasaran. (HZ)
