DPMD Kaltara Gelar Rakor Pembangunan Desa dan Satker PDP

Ir. Amir Bakri, MP, Kepala Dinas PMD Provinsi Kaltara.
Print Friendly, PDF & Email

TANJUNG SELOR,Pembawakabar.com-Dinas Pemeberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengelar rapat kordinasi pembangunan desa dan satuan kerja pembangunan desa dan perdesaan (PDP).

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari (21-23 September 2021), di Hotel Crown, Tanjung Selor, yang dihadiri Kepala Dinas DPMD Kabupaten, Camat dan 447 Kepala Desa se Kaltara, membahas perkembangan Dana Desa, Bantuan Lansung Tunai (BLT),  Bantuan dana Covid 8 Persen.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas DPMD Kaltara Amir Bakry mengatakan, dalam rakor pembangunan desa dan pedesaan membahas menyangkut evalusi dana desa, karena penegasan dari kemendes pencairan dana desa harus disegerakan karena menyangkut BLT, Kegiatan 8 Persen untuk covid-19, ini yang didesak jangan sampai tertunda.

“kita berharap jangan sampai penyaluran dana desa ini jangan sampai tertunda, kemudian dengan rakor ini ada penjelasan dari kita sesuai juknis jangan sampai ada yang tersangkut karena masalah hukum,” ujarnya Kamis (23/9).

Menurutnya, ada unsur ketidak sengajaan namun di dalam juknis itu perangkat desa belum memahami pengunaan anggaran dana desa.

“Jadi desakkan Kemendes adalah dana itu bukan untuk elit-elit aparat desa dan dana itu diperuntukan untuk masyarakat desa,” terangnya.

Amir juga mengungkapkan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling banyak di Kabupaten Nunukan, namun karena desa nya banyak sehingga tidak dana nya tidak besar seperti di Kabupaten lainnya.

“Kalau di Malinau itu anggaranya besar ada yang sampai 5 Miliar perdesa,” pungkasnya. (**)

Tinggalkan Balasan