NUNUKAN-Carut marut management kampus PDD Politeknik Nunukan belum lama ini, viral dimedia sosial, mulai rasionalisasi atau gaji tenaga pendidik hingga biaya SPP persemester melonjak 100 persen untuk semua fakultas dan jurusan.
Hal tersebut memicu anggota DPRD Nunukan menggunakan hak pengawasannya dengan mendatangi PDD Poltek Nunukan untuk bersilaturrahmi dan mencari tahu pokok permasalahan terjadi di kampus itu. Ternyata benar, segudang permasalahan di PDD Politeknik Nunukan membuat anggota DPRD geleng-geleng kepala.
Bukan hanya dalam akademik namun di dilingkungan kampus pun terlihat seperti rumah tak berpenghuni. Untuk itulah, Kamis (6/2/20), DPRD Nunukan mengundang civitas akademik PDD Politeknik, Direktur Politeknik Negeri Samarinda menggelar rapat dengar pendapat bersama pemerintah daerah kabupaten Nunukan, menguraikan benang kusut yang dihadapi perguruan tinggi negeri yang terbilang unggulan di Kabupaten ini.
Rapat dengar Pendapat, dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa di dampingi Ketua Komisi II, Andi Krislina SE, dan dihadiri Sekda Nunukan, Serfianus. S.IP, Direktur Polnes Samarinda, Ramli, Direktur PDD Poltek Nunukan, Arkas Viddy dan sejumlah Dosen serta Mahasiswa di ruang rapat Ambalat I DPRD Nunukan.
Rapat semakin alot, sejumlah dosen menumpahkan rasa kesal kepada management PDD Politeknik Nunukan bahkan ada yang memperdengarkan bukti rekaman pembicaraan antara dosen dan direktur membahas perpanjangan kontrak terhadap 44 dosen dikampus itu, namun jawaban direktur dalam rekaman itu, mengambang dan tidak memberikan kepastian kepada sejumlah dosen yang meminta SK Pengangkatan sebagai Dosen tetap.
Kekecewaan itu dilampiaskan oleh Eka Siska Contesa, salah satu Dosen PDD Politeknik Nunukan menyayangkan, sikap Direktur Poltek Nunukan, Arkas Viddy yang berujung pada pencoretan namanya sebagai dosen tetap, bahkan berkas yang ditandatanganinya pun tak kunjung dimeja direktur Polnes Samarinda.
“ Sikap Direktur Poltek Nunukan tidak mencerminkan seorang akademisi, saya dikirimkan surat via chat whatsapp berisi pemberhentian dan kontrak saya tidak diperpanjang, apakah kampus mau menciptakan perbudakan intelektual tanpa menggaji.” keluhnya.
Hal sama disampaikan Luti Widiyani, mantan dosen PDD Politeknik Nunukan, Dia mempertanyakan mekanisme pengelolaan anggaran dan kebijakan yang ternyata jauh dari harapan. “ Silahkan dijelaskan, ada bahasa dari ketua PDD Poltek bahwa saya tidak tahu bagaimana menggaji kalian silahkan mencari diluar poltek nanti jika stabil bisa kembali,” ungkapnya menirukan perkataan yang disampaikan Direktur Poltek Nunukan.
Menanggapi hal itu, Direktur Polnes Samarinda, Ramli tidak ingin berpolemik dengan permasalahan tersebut, ia hanya menjelaskan garis besar kebijakan rasionalisasi dan keterlambatan pembayaran gaji dosen bermuara pada kondisi keuangan PDD Politeknik Nunukan.
“Aggaran yang bisa kita gunakan saat ini adalah PNBP dari SPP mahasiswa Rp. 1.2 Milyar, namun saat ini anggaran yang baru masuk dikisaran Rp 57 juta lebih.” terangnya.
Dikatakannya, Polnes Samarinda sebagai pembina, tidak-tidak menginginkan keadaan seperti ini, kita hanya bisa mengusahakan proses perkuliahan terus berjalan dan hingga mahasiswa di wisuda, sambil menunggu status kemandirian Politeknik Nunukan.
Suasana diruang ambalat pun sempat tegang namun anggota DPRD mendinginkan suasana dengan meminta direktur PDD Politeknik Nunukan menjelaskan keluhan para dosen pengajar di Kampus Politeknik Nunukan serta membatalkan rencana rasionalisasi tenaga pengajar dan mengembalikan proses perkuliahan serta aktifitas akademik seperti biasanya dengan mengagendakan pertemuan dilingkungan civitas akademik.
DPRD Nunukan juga, merekomendasikan PDD Politeknik Nunukan untuk mengevaluasi kebijakan direktur Politeknik Nunukan beserta jajarannya, sehingga kegalauan dilingkungan civitas akademik terjawab dengan sebuah harapan besar, karena proses pendidikan sedang berlangsung dikampus tersebut sehingga sangat naif ketika harus dihentikan hanya dengan alasan defisit anggaran.
“ Perlu dilakukan audit keuangan dan management harus dievaluasi.” saran Amrin Sitanggang, anggota DPRD Nunukan.
Demikian juga dengan saran Gat Khaleb, kader dari partai golkar ini menyampaikan, perlu adanya pendampingan terkait proses menuju kemandirian PDD Politeknik Nunukan sebagai perguruan Tinggi Negeri di Kabupaten Nunukan.
“Perlu pedampingan dari pemerintah daerah terkait penelusuran proses kemandirian Poltek Nunukan.” sarannya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Krislina, SE mengatakan yang paling penting diseriusi adalah masa transisi mencapai kemandirian Politeknik Nunukan, karena itu Pemerintah daerah perlu memediasi pertemuan civitas akademik politeknik Nunukan dengan mengundang DPRD, Polnes, Poltek Nunukan, setelah pertemuan rapat dengar pendapat ini.
“Jika nanti ada pertemuan itu, solusinya adalah dosen-dosen kita yang tadinya diputus kontrak ini bisa kembali aktif.” tegasnya.
Hal ini pun ditanggapi Direktur Polnes Samarinda, Dia menegaskan sampai hari ini belum ada memutuskan hubungan kerja dengan para dosen di Politeknik Nunukan. Katanya, Rencananya akan mengundang seluruh dosen politeknik beserta akademik poltek Nunukan untuk kemudian membahas lebih lanjut terkait solusi terhadap permasalahan tersebut. (Fik/Oktavianus)
