5 Fraksi di DPRD Nunukan Sampaikan Pemandangan Umum Terhadap Nota Pengantar Bupati Nunukan

Rapat Paripurna, 5 Fraksi Sampaikan Pemandangan Umum

NUNUKAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mengelar rapat Paripurna Ke-VIII masa sidang III tahun 2020-2021.

Membahas terkait Pemandangan Umum Anggota DPRD melalui Fraksi-Fraksi atas Nota Pengantar Bupati Nunukan terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Bacaan Lainnya

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa, Wakil Ketua I,  H Saleh dan Wakil Ketua II Burhanuddin serta Wakil Bupati Nunukan H Hanafiah yang di hadiri Kepala OPD Pemkab Nunukan dan Anggota DPRD Nunukan.

Dalam pemandangan Fraksi Hanura yang disampaikan ketua Fraksi, Hj Nikmah menyampaikan sangat mengapresiasi atas pencapaian  mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI selama 6 tahun berturut-turut.

Ada beberapa hal catatan yang disampaikan Fraksi Hanura yaitu berharap Pemkab Nunukan agar fokus kepada RPJMD yang telah disepakati dalam unit kesejahteraan masyarakat Nunukan, khususnya untuk dapat mencipatkan lapangan pekerjaan bagi intelektual dan seluruh Masyarakat Indonesia yang saat ini kesulitan ekonomi di tengah pandemi covid-19 yang belum di ketahui kapan akan berakhir.

“Pemerintah Daerah dan DPRD harus fokus memecahkan masalah yang sangat serius ini,” terang Nikmah.

Pendapatan asli daerah di Nunukan yang ditargetkan 104. 676.786.124,85 dan terealisasi sebesar 129.631.750.357,67 atau 123,84 persen. Hal ini sangat perlu pemerintah Daerah Nunukan untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi pendapatan asli daerah yang ada di kabupaten Nunukan sehingga target yang ingin di capai mencapai target yang direncanakan.

Pendapatan transfer yang menjadi target awal 1. 13.310 .365. 885, 74 dan terealiasasi 936.554.138.747,90, hak ini menjadi catatan bersama bahwa imbas yang masalah kesehatan dan penangganan covid-19 di Kabupaten Nunukan.

Baca Juga Dong:  Kasus Berlanjut atau Tidak, Polsek Nunukan Masih Menunggu Kedua Belah Pihak

Sementara itu,  Fraksi Demokrat menyampaikan pandangananya mengenai masalah Kesehatan, Pendidikan, penganan

Covid 19, sinyal Internet, Pertanian, tenaga kerja honorer dan Perdagangan.

Fraksi PPN turut juga menyampaikan Kinerja OPD untuk lebih ditingkatkan dan  Pembangunan

yang merata di wilayah dapil III. Sama halnya Fraksi Gerakan Karya Pembangunan menyarankan untuk pengembangan pembangunan yang cepat dan terealisasi.

Selanjutnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan mengapresiasi atas pencapaian pemkab Nunukan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 6 kali secara berturut- turut, namun dengan pencapaian tersebut efek dari WTP harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan Fraksi PKS  bahwa Program yang dicanangkan terkadang tidak sesuai dengan jadwal SPD yang diterbitkan baru. Ditengah pandemi pandemi Covid – 19, Fraksi PKS meminta pemda Nunukan untuk menanggani dengan baik, cepat, tepat, cermat, terkoordinir dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa mengatakan dengan pandangan 5 Fraksi yang ada di DPRD Nunukan, adapun catatan dan pertanyaan dari fraksi diharapkan Pemerintah daerah menjelaskan atau menjawab pada rapat paripurna selanjutnya. (*)

 

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan