Tanjung Selor, Pembawakabar.com – Meningkatnya laporan dugaan tindak kriminalitas disertai kekerasan dan gangguan keamanan dalam beberapa waktu terakhir memicu kekhawatiran masyarakat di Kalimantan Utara. Menyikapi situasi itu, Komisi I DPRD Provinsi Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait, Senin (13/4).
Rapat yang berlangsung di ruang pimpinan DPRD Kaltara ini dihadiri sejumlah unsur, mulai dari perwakilan Polda Kaltara, Polresta Bulungan, Polsek Sekatak, Kodim 0903/Bulungan, Danramil Sekatak, hingga Satpol PP Provinsi Kaltara.
Ketua Komisi I DPRD Kaltara, Alimuddin, mengatakan forum ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di wilayah Bulungan dan sekitarnya. Menurut dia, situasi keamanan yang kondusif menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan daerah.
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Perlu langkah konkret dan sinergi bersama agar masyarakat merasa aman,” ujar Alimuddin.
Dalam RDP tersebut, tiga isu utama mencuat: maraknya kabar aksi begal, praktik sabung ayam, serta peredaran narkoba. Khusus untuk isu begal, perhatian tertuju pada jalur Sekatak–Bengara dan Sekatak–Betayau yang belakangan ramai diperbincangkan warga.
Namun, pihak kepolisian menyebut belum menerima laporan resmi terkait kasus begal sepanjang 2026. Perwakilan Polda Kaltara, Kombes Pol Yudistira Windiawan, menilai derasnya arus informasi di media sosial turut memengaruhi persepsi publik.
“Banyak informasi beredar, tapi tidak semuanya dilaporkan secara resmi. Tanpa laporan, tentu menyulitkan proses penanganan,” katanya, sembari mengimbau masyarakat segera melapor jika mengalami atau mengetahui tindak kejahatan.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bulungan, Rio Adi Pratama, mengakui adanya peningkatan tren laporan kejahatan dalam beberapa bulan terakhir. Sepanjang 2026, tercatat empat laporan masuk, dengan satu kasus telah diselesaikan.
Ia juga menyinggung sejumlah peristiwa yang viral di media sosial, seperti dugaan pembuntutan dan penghadangan, yang setelah ditelusuri belum memenuhi unsur pidana atau tidak dilaporkan secara resmi.
“Kami tetap meningkatkan patroli di titik rawan dan memastikan setiap laporan ditangani secara serius,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari unsur TNI dan Satpol PP yang menyatakan kesiapan membantu Polri dalam menjaga keamanan wilayah sesuai kewenangan masing-masing.
Di akhir rapat, Alimuddin menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia juga menyoroti perlunya membangun kepercayaan publik terhadap aparat, termasuk menjamin perlindungan bagi pelapor.
RDP ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya pembentukan pos pengamanan di titik rawan, pengaktifan kembali poskamling, peningkatan patroli, hingga sosialisasi kepada masyarakat agar lebih aktif melaporkan tindak kriminal.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat koordinasi dan bergerak cepat menekan potensi kriminalitas, demi menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Kalimantan Utara.(*)
