Tanjung Selor – Anggota DPRD Nunukan menggelar kunjungan kerja di Kantor Dinas Kehutanan dan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Selasa (24/2/26).
Anggota dewan membahas pengelolaan mangrove dan pemerataan jaringan listrik desa pedalaman dalam koordinasi lintas perangkat daerah di tingkat provinsi.
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Ir. Arpiah,ST, M.I.Kom dan dihadiri anggota DPRD Nunukan Said Hasan, Hasbi, dan Andi Yakub.
Dalam Kunker di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Ir. Arpiah memaparkan kondisi garis pantai Kabupaten Nunukan yang berhadapan langsung dengan laut lepas serta rentan terjangan gelombang pasang.
Menurutnya, Vegetasi mangrove, berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan hempasan ombak. Tutupan pohon rapat menjaga kestabilan garis pantai dan melindungi permukiman warga.
“Mangrove menjadi pelindung pesisir, ketika tutupan pohon berkurang, desa pantai menerima dampak paling awal,” kata Arpiah.
Data kehutanan provinsi menunjukkan sebaran mangrove pesisir Kalimantan Utara masih tergolong luas, meski tekanan alih fungsi lahan kerap terjadi.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., menjelaskan rehabilitasi lahan kritis berjalan melalui penanaman kembali dan pengawasan kawasan konservasi.
“Kami menjaga cadangan karbon biru yang tersimpan di ekosistem mangrove karena daya serapnya sangat tinggi,” ujar Nur Laila.
Selain itu, ekosistem bakau menopang rantai kehidupan biota laut dan darat, akar-akar mangrove menjadi habitat ikan, udang, kepiting, dan jika terjadu penurunan kualitas kawasan pesisir akan berdampak pada nelayan.
Usai pembahasan sektor kehutanan, anggota dewan melanjutkan koordinasi di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Forum tersebut mengulas rasio elektrifikasi desa pedalaman dan kawasan perbatasan yang masih memerlukan peningkatan jaringan distribusi.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara, Ir. Yosua Batara, menyampaikan ketersediaan listrik stabil mendorong pertumbuhan usaha mikro dan industri rumah tangga.
“Jaringan listrik membuka peluang ekonomi desa serta mendukung layanan pendidikan dan kesehatan,” jelas Yosua.
Pasokan energi terjaga memperkuat layanan publik, sehingga masyarakat pesisir dan pedalaman Kalimantan Utara memperoleh akses pembangunan yang lebih merata.(*)
(Infodokdprdnnk)
