NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Pj. Sekretaris Daerah H. Asmar membuka secara resmi acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2026 yang dilaksanakan di ruang rapat VIP lantai VI Kantor Bupati Nunukan, Rabu (05/02).
Turut hadir Ketua DPRD, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan serta instansi vertikal.
Pada proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2026 dilaksanakan secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan.
Untuk itu partisipasi masyarakat khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Selanjutnya, penyusunan RKPD tahun 2026 ini bertema “Berdaya Saing dengan Ekonomi Inklusif dan Infrastruktur Berkelanjutan Didukung Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif”.
Bupati Laura pada sambutannya yang disampaikan oleh Pj. Sekda H. Asmar berharap adanya kerjasama lintas sektor sehingga program yang akan dilakukan di tahun 2026 lebih fokus dan selaras antara kabupaten, provinsi dan nasional.
“Saya mengharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Nunukan agar dapat berpartisipasi aktif memberikan masukan dan saran dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2026”, tutur Asmar.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Hj. Leppa mengatakan bahwa kegiatan konsultasi publik itu merupakan salah satu agenda penting dalam penyusunan RKPD., sehingga melalui forum tersebut dapat menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang akan dituangkan sebagai dasar penyusunan program pembangunan tahun mendatang.
“DPRD selaku mitra pemerintah, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar setiap anggaran dan program, dilaksanakan secara efektif dan terukur. Fokus kita harus tetap pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik”, ungkap H. Leppa.
Selanjutnya, pada acara tersebut dirangkaikan juga penyerahan piagam penghargaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 oleh Ombudsman dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pemerintah daerah tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nunukan, dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024. (Prokompim).
