NUNUKAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Nunukan melalui juru bicaranya, Mansur Rincing, menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026, dalam sidang paripurna yang digelar pada 24 November 2025,Kamis (27/11/25).
Dalam pemaparannya, Fraksi NasDem menyoroti menurunnya estimasi pendapatan dan belanja daerah pada APBD 2026. Pendapatan daerah yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp1,797 triliun mengalami penurunan Rp76,9 miliar atau sekitar 4 persen dibandingkan APBD 2025 sebelum perubahan. Sementara itu, belanja daerah juga menurun sebesar Rp150,5 miliar atau 7,03 persen dari total belanja tahun sebelumnya.
Fraksi NasDem menilai, kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan anggaran yang lebih terarah dan efektif demi menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dorong Prioritas Belanja yang Tepat Sasaran
Meski terjadi penurunan anggaran akibat kebijakan nasional, Fraksi NasDem menekankan bahwa sejumlah sektor wajib tetap menjadi prioritas, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
Fraksi NasDem juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset daerah, penguatan BUMD, serta digitalisasi layanan publik. Peningkatan PAD, menurut mereka, tidak boleh hanya mengandalkan kenaikan pajak atau retribusi, namun harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, NasDem menegaskan pentingnya penguatan peran kelurahan dan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.
APBD Harus Adil dan Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem juga menyampaikan kritik terkait ketimpangan struktural dalam perencanaan anggaran daerah. Mereka menilai anggaran kerap dipahami sebagai instrumen pembangunan, tetapi dalam praktiknya tidak selalu berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah.
Fraksi NasDem menilai alokasi anggaran sering lebih banyak diarahkan pada proyek besar dan belanja aparatur, sementara program pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan layanan kesehatan, hingga pendidikan inklusif, belum mendapat porsi memadai. Selain itu, Musrenbang sebagai kanal aspirasi publik dinilai belum memberikan pengaruh signifikan terhadap keputusan akhir penganggaran.
Karena itu, NasDem menegaskan perlunya reformasi anggaran yang menekankan transparansi, keberpihakan, efektivitas, dan partisipasi publik.
Catatan Kritis Fraksi NasDem terhadap OPD di Kabupaten Nunukan
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi NasDem juga menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada OPD terkait, antara lain:
Pendidikan
Alokasi beasiswa peningkatan kualifikasi guru harus diprioritaskan.
Dinas Pendidikan diminta mempercepat sosialisasi kurikulum berbasis Deep Learning Approach.
Beasiswa tepat sasaran bagi siswa berprestasi dan kurang mampu harus segera direalisasikan.
Pembangunan SMP baru di Kelurahan Nunukan Timur dianggap mendesak untuk pemerataan akses pendidikan.
Kesbangpol.
Fraksi NasDem menilai Kesbangpol sebagai garda terdepan stabilitas politik dan keamanan sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Satpol PP.
Dukungan anggaran yang signifikan diperlukan untuk memperkuat penegakan Perda.
Percepatan Pembangunan Desa.
Tiga desa baru—Ujang Fatimah, Binusan, dan Tembaring—harus segera diberi dukungan administrasi dan pembangunan agar tidak tertinggal dalam pelayanan publik.
Pariwisata.
Dinas Pariwisata diminta tidak hanya memelihara, tetapi juga mengembangkan dan memasarkan destinasi wisata mangrove secara agresif.
Dana Hibah.
NasDem mendorong penetapan kriteria hibah yang jelas dan pengawasan pelaporan yang lebih ketat.
Perhubungan.
Percepatan penerbitan izin pelabuhan rakyat menjadi prioritas mengingat pentingnya konektivitas ekonomi masyarakat kecil.
DAMKAR.
Penguatan anggaran untuk pembangunan pos satelit di wilayah berisiko tinggi seperti Binusan, Mansapa, dan Lancang dinilai sangat mendesak.
Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
Koordinasi lintas daerah harus diperkuat untuk menangani persoalan TKI deportasi yang memicu masalah sosial seperti ODGJ dan warga terlantar.
Pertanian
Fraksi meminta dukungan anggaran signifikan untuk program Brigade Pangan.
Jalan tani, saluran irigasi, dan drainase harus diprioritaskan.
Pembangunan jalan tani minimal 100 km per tahun per dapil diusulkan untuk pemerataan.
Pengawasan perusahaan sawit harus ditingkatkan untuk memastikan realisasi plasma bagi masyarakat.
Dinas Pendapatan
Dukungan anggaran diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak dan retribusi demi optimalisasi PAD.
Perikanan
NasDem menekankan pembangunan jembatan jerambah sebagai infrastruktur vital perekonomian pesisir, serta pengawasan laut yang lebih kuat.
APBD sebagai Janji kepada Rakyat
Menutup pandangan umum, Fraksi NasDem menegaskan bahwa APBD adalah janji kepada rakyat, bukan sekadar dokumen teknokratis. Setiap rupiah harus berpihak pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Nunukan secara merata dan berkeadilan.
“Fraksi Partai NasDem tidak hanya mengawal, tetapi mewakafkan diri untuk masyarakat Kabupaten Nunukan. Pembangunan sejati adalah saat petani tidak lagi gelisah, nelayan tidak lagi susah, dan buruh mendapatkan haknya,” tegas Mansur Rincing. (HZ)
