Ketua DPRD Nunukan Sosialisasikan Perda Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Prokes Covid-19 di Desa Binusan

Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN – Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma Leppa mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19).

Sosialisasi Perda tersebut disampaikan kepada masyarakat Desa Binusan agar terus menerapkan protokol kesehatan meskipun Covid 19 di Nunukan sudah melandai.

Bacaan Lainnya

” Kita sampaikan Perda ini agar kita tetap patuh dan disiplin tetap memakai masker, mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya agar terhindar dari covid 19,” kata Hj Leppa. Jumat (20/5) di Kantor Desa Binusan.

Baca Juga:  Ciptakan Kondisi Kamtibmas Yang Kondusif, TNI-Polri Laksanakan Patroli Gabungan Secara Rutin

Kegiatan ini turut dihadiri  Camat Nunukan, Hasan Basri Mursali, S.IP, Kepala Desa Binusan Rudihartono, S.Sos, Sektetaris Desa Binusan Asmadi, Tokoh Masyarakat dan Dandim Nunukan yang diwakili Pasi Ops Letda Inf. Syamsul Hadi sebagai Narasumber.

Penyelenggaraan Perda Penanggulangan dan Pencegahan Covid 19, menurut Syamsul Hadi bertujuan agar masyarakat mengetahui, bahwa sudah ada Payung Hukum di Kabupaten Nunukan yang mengatur tentang penanganan dan pencegahan pandemik.

Karena itu masyarakat diminta untuk mematuhi Perda tersebut sehingga angka pandemik covid 19 terus ditekan ke level paling bawah demi memutus mata rantai pamdemik.

” Jadi kalau sudah ada Perda seperti itu jangan sekali kali kita abaikan, tetapi saya yakin sebagai warga Negara yang baik tentu kita semua berperan dan ikut serta membantu pemerintah daerah menerapkan peraturan yang dimaksud,” kata Syamsul Hadi.

Baca Juga:  BI Perwakilan Kaltara Launching Pasar Siap QRIS Liem Hie Djung, Apakah Itu QRIS ?

Menurutnya dalam Perda tersebut terdapat ketentuan hukum bagi yang mengabaikan peraturan daerah ini, akan dikenakan denda sebagai sanksi materil terhadap para pelanggar prokes.

Pemberian aturan sanksi pidana dalam Perda Penanggulangan COVID-19 setidaknya akan menstimulasi masyarakat agar terus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara tepat guna ditengah masa pandemi.

Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma Leppa mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Disease 2019.

Baca Juga:  Polsek Sebatik Barat Bersama Pemerintah Daerah Lakukan Pemeriksaan Produk Kadaluwarsa

“Mengapa sanksi ini perlu, sebab pada prinsipnya kita menginginkan agar perilaku masyarakat itu berubah, itu yang mau di dorong menjadi Pola Hidup Bersih dan Sehat. Muncul kesadaran untuk berperilaku Pola Bersih Hidup Sehat sebagai pemutusan pandemi COVID-19, dan itulah tujuan akhir dari perda ini,” ujarnya.

Syamsul juga mengapresiasi proses pengesahan Perda Penanggulangan COVID-19 secara demokratis dalam forum paripurna lalu, dimana aturan yang tertuang dalam perda tersebut akan memperkuat aturan-aturan sebelumnya yang dikeluarkan di ranah eksekutif.

” Jadi semua diatur secara jelas dan detil, ada yang diatur dalam perda dan ada yang telah diatur dalam pergub ini harus saling menguatkan dan saling bersinergi positif,” pungkasnya. (Infoduk DPRD/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *