NUNUKAN, Pembawakabar.com – Anggota DPRD, Mansur Rincing, menyoroti serius lambannya penyelesaian persoalan yang ditangani Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia menegaskan agar permasalahan tersebut segera dituntaskan dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan ke depan, Rabu(29/4/26).
“Permasalahan ini, kita mau bagaimana permasalahannya dalam 2-3 bulan atau 2 bulan ke depan, ini barang sudah kelir,” tegas Mansur.
Ia bahkan mengancam akan memimpin aksi demonstrasi apabila tidak ada penyelesaian konkret dari pihak terkait. “Karena kalau ini tidak kelir, maka apa nanti saya akan pimpin demo. Mana mahasiswa, siap pimpin demo di depan BPN, siap gak mahasiswa? Kita kasih 2 bulan BPN selesaikan,” ujarnya.
Mansur juga meminta agar persoalan ini menjadi perhatian serius hingga ke tingkat pimpinan. Ia menilai masalah tersebut sudah terlalu lama berlarut-larut tanpa kejelasan penyelesaian.
“DPR Komisi I, ini berlarutan persoalan ini, kita lihat di Mekso situ, di bidang mana-mana, apa kita tidak malu?” katanya.
Dalam penyampaiannya, Mansur turut mengkritik sikap pimpinan BPN yang dinilainya tidak terbuka terhadap kekurangan dalam pelayanan. “Ini Pak Kakan ini merasa sok pintar juga, dia tidak mau kekurangannya, kita hanya di persoalannya pun kekurangan di sini. Tidak boleh seperti itu Pak Kakan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi langsung dengan pemerintah pusat jika terdapat kendala, serta melibatkan DPRD dalam
proses pendampingan. Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui surat-menyurat.
“Kalau ada urusan di pusat, jangan hanya mendengarkan surat. Datang di sana, kalau memang butuh pendamping, panggil komisi,” katanya.
Mansur mencontohkan keberhasilan pengurusan di tiga desa yang berjalan baik karena dilakukan secara langsung dan terkoordinasi. Ia menekankan bahwa persoalan yang bersifat mendesak harus segera ditangani dengan tindakan nyata.
Lebih lanjut, ia meminta adanya target waktu yang jelas dalam penyelesaian masalah serta transparansi kepada masyarakat.
“Masyarakat meminta percepatan. Bagaimana solusinya? Apa yang harus diperbuat? Kasih target waktu. Itu yang benar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi saling menyalahkan antar instansi, melainkan fokus pada eksekusi penyelesaian yang sudah direncanakan. “Tidak usah saling menyalahkan. Tidak ada gunanya.
Sekarang sisa eksekusinya,” tambahnya.
Selain itu, Mansur turut menyoroti buruknya pelayanan di BPN, termasuk lamanya proses pengurusan sertifikat. Ia mengungkapkan adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai tidak maksimal.
“Masa dulu sertifikat satu-satu, HGB saja sampai 8 bulan. Apalagi yang persoalan begini,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung kehadiran petugas yang sering tidak berada di tempat dengan alasan yang tidak jelas. Untuk itu, Mansur meminta adanya perbaikan menyeluruh dalam pelayanan kepada masyarakat.
Menutup pernyataannya, Mansur kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan ini hingga tuntas, bahkan siap memimpin aksi jika tidak ada perkembangan signifikan.
“Saya bertanggung jawab dan saya pimpin demonya di BPN. Saya minta nanti rentang waktunya, kapan yang harus dilaksanakan permasalahan itu selesai,” pungkasnya.(*)
