Rapat Pembahasan Anggaran, Komisi II Soroti Soal Pertanian, LPG dan BBM

Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN-Setelah melaksanakan Rapat Kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Nunukan, Komisi II DPRD Nunukan memberikan sorotan, saran dan kesimpulan dalam rapat yang digelar selama dua hari (1-2 Agustus 2022) di gedung DPRD Nunukan.

Dimana Komisi II memanggil Bagian Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Koperasi UKM dan Perdagangan, Dispenda dan Dinas Pertanian.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi II, Welson yang ditemui awak media menjelaskan, seluruhnyak kita panggil untuk membahas dari hulu hingga ke hilir, karena hal ini berkaitan dengan ekonomi.

“Harus kita panggil OPD ini supaya kita tahu dimana titik persoalan yang krusial yang selama ini menghambat faktor ekonomi kita, makanya kita panggil semua supaya terbuka dan kita tahu apa yang menjadi persoalan selama ini,” ujar Welson.

Dia menyebutkan ada banyak persoalan yang dipaparkan OPD, diantaranya masalah pasar, pertanian, hasil pertanian yang ditanggani dinas koperasi UKM dan Perdagangan.

“Semua dinas mendapatkan kritikan dan masukkan, artinya kita mendengar apa tanggapan Dinas atas saran dan kritikan DPRD, kita kritiki soal pertanian karena banyak program yang dibuat tetapi tidak terealiasi dengan baik, termasuk alat pertanian yang mereka gembar-gemborkan belum menyentuh ke masyarakat, persoalan pasar Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan belum bisa menanggani persoalan pasar yang selama ini semberawut”

“Dinas Pendapatan juga menjadi sorotan dimana tahun kemarin meningkat, dan target tahun 2023 menurun. Mestinya bukan menurun PAD kita harus digenjot,” terangnya.

Baca Juga:  Upaya Pemkab Nunukan Cegah dan Atasi Stunting

Bahkan Welson blak-blakan menyebutkan persoalan Pupuk subsidi yang selama ini petani tidak pernah menerima langsung dari dinas Pertanian.

“Ini menjadi pertanyaan kita, kemana pupuknya di distribusikan, dalam aturan penekanan harus melalui Koperasi dan kelompok tani, tapi hal itu tidak pernah diterima langsung Petani. Kami akan mencari tahu kenaapa bisa salah sasaran dan harga tidak sesuai,” tegasnya.

Usai melaksanakan pembahasan lanjutan, Welson kembali menerangkan ada beberapa catatan Komisi II dalam rapat kerja bersama OPD.

“Seluruh OPD yang kita panggil curhat karena keterbatasan anggaran, mereka sudah membuat perencanaan yang bagus tetapi anggarannya turun dan tidak dapat menjalankan perencaan itu,” terang Welson.

Wakil Ketua Fraksi Gerakkan Karya Pembangunan (GKP) ini menyebutkan, DPRD menyampaikan soal Bph Migas Sebaung, diharapkan 10 persen masuk ke daerah.

“Kalau itu ada bisa menjawab kekurangan anggaran yang selama ini terjadi, dua tahun lalu terkuras karena recofusing (Covid), semoga tahun depan tidak adalagi covid sehingga anggaran bisa dimaksimalkan, apalagi kita mendapatkan 10 persen dari migas yang ada di Sebaung artinya bisa kita melakukan semua perencanaan,” jelasnya.

Mengenai SOA, menjadi persoalan juga sehingga pihaknya meminta untuk segera direalisasikan. Untuk SOA Penumpang sudah berjalan, SOA barang itu yang harus diturunkan lagi supaya tidak terjadi lonjakan harga di daerah yang jadi sasaran SOA.

Termasuk mengenai Tong Gas yang menjadi perhatian DPRD, Welson menuturkan Informasi dari bagian ekonomi pengawasan mereka berjalan, tetapi bukti di lapangan harga gas elpigi mencapai Rp50 ribu.

Baca Juga:  Wabup Hanafiah Serahkan Sertifikat Lahan Pekarangan SP 5 Sebakis

“Ini sangat memberatkan masyarakat, kami sudah survei kemana-mana dan melihat dari agen ke pangkalan berjalan dengan baik. Cuma dari pangkalan ke pengecer ini menjadi pertanyaan karena tidak ada pengecer, harga di pangkalan itulah harga tertinggi,” terangnya.

“Mengapa Gas itu bisa ada dipengecer dan kenapa bisa sampai terjadi. Inilah yang menjadi tugas bagian ekonomi untuk mencari tahu, mestinya barang itu keluar dari pangkalan sudah jelas dan kenapa sampai dipengecer lalu menjual dengan harga seenaknya. Ketika gas langkah seenaknya saja menaikkan harga sampai Rp.60 ribu,” tambahnya.

Welson juga menyebutkan mengenai situs budaya di Nunukan, Kegiatan Penas di Surabaya yang akan digelar tahun depan yang melibatkan petani, nelayan untuk hadir namun masih juga dengan keterbatasan anggaran. “Tujuannya itu bagus karena memotivasi nelayan dan petani untuk eksis lagi. Selama covid-19 yang survive Petani dan nelayan seharus mereka didorong lebih diperhatikan lagi menginggat ancaman resesi cukup berat yang berdampak ke Indonesia, jika tidak ditata dari sekarang betapa sulitnya kehidupan kita ke depan,” terangnya.

Mengenai  Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang tidak pernah hadir yang seharusnya menjembatani kebutuhan petani atau Nelaya ke Dinas, petani jadi kesulitan saat ingin mengusulkan sesuatu saat PPL itu tidak ada ditempat.

Masalah mengenai anggaran KONI, KORMI dan KNPI juga menjadi sorotan, khususnya anggaran untuk KONI diperbesar, karena selama ini KONI hanya bergerak di Nunukan saja, di Kecamatan tidak pernah tersentuh.

Harusnya anggarannya lebih besar, anggaran saat ini Rp. 114 juta, itu yang kita tekankan untuk dinaikan lagi, sehingga KONI ini bergerak di Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan dan perlu penambahan anggaran. Kami menyarankan anggaran KNPI, Pramuka dan KORMI  kalau bisa dialihkan sebagian ke KONI sehingga kegiatan KONI juga tercover, jelas Welson.

Baca Juga:  Operasi Zebra Kayan 2022 Berlangsung 14 Hari, Berikut Bentuk Pelanggarannya

Hal lainnya, juga disebutkan Welson,  mengenai persoalan rumput laut yang tidak menyentuh PAD Nunukan, meski dikenal besar dan terkenal tetapi untuk PAD nol.  Memang cukup membantu para penggangguran tetapi kita juga berharap ada efek dominonya ada untuk Pemda.

Soal Paskibraka menjadi sorotan yang selama ini tidak ada bergerak karena tidak memiliki anggaran, beberapa orang paskibra yang dari Krayan ada di rumah saya, hal seperti ini kita harapkan menjadi perhatian dan tidak terjadi lagi tahun depan. Harus siapkan anggaranya, mulai sekarang harus dipersiapkan.

Welson menyebut yang lebih menariknya mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM), menjadi keluhan masyarakat, banyaknya SPBU di Nunukan tapi masih antri, apalagi yang di pinggiran perbatasan khususnya di wilayah III, antri berjam jam tapi jatahnya hanya 3 liter itupun kalau dapat.

“Masyarakat di wilayah tiga berjuang antri berjam jam untuk mendapatkan 3 liter BBM, mereka yang jauh kampugnya untuk pulang pergi sudah tidak cukup. Kita butuh BBM cukup banyak, dulunya 3 ton lebih jatah wilayah tiga, namun saat berganti armada pengangkut menjadi 1,5 ton ini belum mencukupi, melihat mereka yang antri saya tidak tega melihatnya, ini harus menjadi perhatian kita meminta agar BBM itu ditambah,” tuntasnya. (**)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.