TARAKAN — Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari Komisi IV, Ruman Tumbo, menyoroti rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2026. Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat pembahasan APBD di Hotel Swiss-Belhotel Tarakan, Jumat (21/11/2025).
Ruman menyebut PAD Kaltara masih stagnan di kisaran “2,2 lebih saja” dan belum menunjukkan perkembangan berarti. Padahal, menurutnya, banyak potensi pendapatan yang belum tergarap.
“Perlu usaha maksimal terutama soal PAD. Masih banyak sumber dana yang sebenarnya bisa dimasukkan,” ujarnya.
Salah satu faktor rendahnya PAD, lanjut Ruman, adalah perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kaltara tetapi tidak membayar pajak kendaraan di daerah ini. Mulai dari perusahaan perkayuan, pabrik kertas, hingga tambang disebut menggunakan kendaraan berpelat luar daerah.
“Contohnya banyak perusahaan ini kendaraannya dari luar. Harusnya KU semua, supaya pajak masuk ke Kaltara. Kendaraannya ada di sini, tapi pajaknya tetap dibayar di luar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kontribusi alat berat milik perusahaan tambang yang belum jelas hitungannya terhadap PAD.
“Alat berat itu juga harus dicek. Kita belum tahu apakah bayar banyak atau tidak. Semua itu perlu ditingkatkan untuk menaikkan PAD ke depan,” imbuhnya.
Terkait pembahasan APBD 2026, Ruman menegaskan bahwa peningkatan PAD menjadi kunci memperluas ruang fiskal daerah.
“Saran saya, tidak ada jalan lain. Tingkatkan PAD. Kita sudah tahu, dana dari pusat makin berkurang,” katanya.
Menurut Ruman, sektor lain seperti perikanan juga memiliki potensi besar namun belum dikelola optimal.
“Perikanan harusnya punya kontribusi, tapi belum semua tertata. Kita harus fokus ke apa yang belum terjangkau untuk menarik pajak dari situ,” jelasnya.
Dengan terbatasnya transfer dari pusat dan minimnya PAD, Ruman meminta pemerintah daerah bergerak lebih agresif menggali potensi pendapatan.
“Kita harus lebih fokus bagaimana meningkatkan PAD untuk menutupi kebutuhan APBD 2026,” tutupnya. (*Adv)
