NUNUKAN – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ruman Tumbo, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap kondisi penegakan hukum dan moral bangsa saat ini. Menurutnya, kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi dinilai mengalami kemunduran dibandingkan masa Orde Baru.
Menurut Ruman Tumbo pada masa Orde Baru, meski terdapat kekurangan, disiplin dan ketertiban masyarakat jauh lebih terjaga.
“Dulu di zaman Pak Harto, memang keras, tapi keadaan lebih teratur. Preman-preman tidak berani macam-macam. Sekarang banyak hal yang melibatkan kepentingan pribadi dan kelompok,” ujarnya.
Ketua Ikatan Toraja Kalimantan Utara ini menilai, misalnya praktik korupsi yang kini marak terjadi menjadi bukti lemahnya sistem hukum dan moral aparatur negara.
“Dulu kita tidak pernah dengar korupsi triliunan rupiah. Sekarang, setiap hari muncul berita korupsi ratusan triliun. Ini sangat memprihatinkan,” ungkap politisi dari Partai Demokrat ini.
Ruman bahkan menyoroti lemahnya penegakan hukum yang menurutnya sering tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
“Sekarang hukum bisa dibeli. Banyak kasus besar seolah hilang begitu saja. Kadang orang bersalah justru bisa lolos, sementara yang kecil malah dihukum berat,” katanya tegas.
Kondisi ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. “Masyarakat sekarang berpikir, kalau bisa jangan lapor ke polisi, karena ujung-ujungnya harus bayar dulu baru diproses. Ini sangat menyedihkan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Ruman berharap agar para penegak hukum dan pemimpin bangsa dapat kembali menegakkan nilai kejujuran, keberanian, dan rasa tanggung jawab sebagaimana semangat para pahlawan terdahulu.
Dan tentunya anak generasi muda saat ini juga perlu menghargai perjuangan Pahlawan-pahlawan kita.
Kalau bangsa ini ingin maju, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan kepentingan rakyat harus dikedepankan di atas segalanya,” pungkasnya.(*)
