Sekda Nunukan Buka Acara Sosialisasi Perbup Nomor 30 Tahun 2021

Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN, PEMBAWAKABAR. Com-Mewakili Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Sekretaris Daerah (Sekda) Nunukan Serfianus membuka acara sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 202, yang di gelar di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Rabu (24/11).

Dalam penyampaiannya, Serfianus menyebutkan Perbup Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Hibah yang tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) merupakan langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan untuk menjadikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan efisien.

Bacaan Lainnya

“Khususnya dana hibah yang tidak melalui RKUD yang sampai saat ini dianggap belum memadai,” kata Serfianus.

Dikatakan Serfianus, dengan adanya Perbup ini, Pemkab Nunukan berharap pengelolaaan dan penatausahaan dana hibah yang tidak melalui RKUD dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Baik itu penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Pedoman ini, kata Serfianus, merupakan bentuk informasi dan transparansi pelaksanaan pengelolaan keuangan khususnya dana hibah yang tidak melalui RKUD serta Perbup Nomor 30 Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberi pemahaman lebih tentang dana hibah yang tidak melalui RKUD.

“Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui RKUD harus dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Daerah,” papar Serfianus.

Ia juga menuturkan, guna membangun image masyarakat ke dalam tatanan yang positif terhadap aparatur Pemkab Nunukan yang terus semangat berkarya dalam membangun inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai wujud tanggung jawab guna mendukung pembangunan Kabupaten Nunukan.

Baca Juga Dong:  Peringatan Hari Armada RI, Gubernur Bersama Danlantamal XIII Tanam Mangroove di Tarakan

“Demi tercapainya tujuan yang diharapkan, maka dukungan dari stakeholder dalam hal ini SKPD dan Unit SKPD selaku pengguna anggaran,” pungkasnya. (suk*)

Tinggalkan Balasan