NUNUKAN,Pembawakabar.com-Panitia Khusus (Pansus) sengketa lahan antara Masyarakat Adat dan PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP) yang dibentuk DPRD Nunukan mengelar rapat internal dengan memanggil seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi lainnya untuk yang berkaitan dengan lahan tersebut.
Hamsing, S. Pi anggota Pansus yang menanggani kasus Sengketa Lahan antara Masyarakat Adat dan PT BHP saat dikonfirmasi menjelaskan rapat yang Pansus yang di gelar, Kamis (8/7) kemarin adalah rapat bersama OPD dan Instansi terkait lahan yang saat ini sengketa antara Masyarakat Adat dan PT. BHP.
“Itu yang kita panggil Pertanahan, Bidang Ekonomi dan Dinas Lingkungan Hidup, mereka kita panggil untuk meminta data-data terkait masalah penyaluran CSR dari Bidang Ekonomi, terkait penyalurannya sudah sejauh mana dan berapa besarannya yang sudah disalurkan PT. BHP selama beroperasi di Kabupaten Nunukan,”Kata Hamsing, Jumat (9/7).
Selain data penyaluran CSR, Ketua Komisi III ini menyebutkan Pansus juga meminta Pemetaan Data kepemilikan HGU BHP dari badan Pertanahan Nasional, “Kemarin kita sudah diberikan Peta Pemetaan tersebut dan kami meminta agar peta diperbaiki sesuai dengan tuntutan Masyarakat,” ujarnya.
Sementara dari Dinas Lingkungan Hidup, Pihaknya meminta data laporan pengolahan limbah perusahaan BHP termasuk penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) seperti apa laporannya.
“Jadi kemarin sudah dijelaskan semua dan kami pansus sudah merampungkan data-data itu. Hanya tinggal rekapan CSR yang belum lengkap, karena dari Bidang Ekonomi hanya memberikan data CSR di tahun 2019 dan yang kita minta data selama 5 tahun terakhir laporan perusahaan masalah penyaluran CSR apa saja semua yang diberikan ke lingkungan dan masyarakat,” tuturnya.
Wakil Ketua Fraksi Hanura menuturkan untuk action ke lapangan masih belum dapat dilakukan karena masih ada beberapa Dinas yang belum di panggil untuk memberikan data terkait kasus yang ditanggani.
“Yang jelas kita rampungkan semua datanya, memanggil semua OPD terkait yang berkaitan dengan kasus yang kami tanggani ini, dan hari ini kami memanggil Dinas Pertanian dan Dinas Tenaga Kerja untuk mengumpulkan data yang di butuhkan,” pungkasnya.
