Anggota DPRD Kaltara Desak Pemerintah Pusat Prioritaskan Pembangunan Krayan

 

Bacaan Lainnya

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Utara, Ruman Tumbo, mendesak pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius terhadap kawasan perbatasan Krayan, Kabupaten Nunukan. Ia menilai wilayah yang berada di bentang Pegunungan Borneo itu masih menghadapi kesenjangan layanan dasar akibat minimnya sentuhan pembangunan dari pemerintah pusat.

“Krayan itu seakan jauh lebih dekat ke Malaysia dibanding ke Indonesia. Akses sulit, harga barang melambung, infrastruktur tertinggal. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus,” ujar Ruman Tumbo saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (17/11/25).

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap Krayan selama ini “tidak sebanding dengan urgensi strategisnya sebagai beranda terdepan negara”. Ia menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan seharusnya menjadi prioritas, bukan sekadar wacana tahunan.

Ruman juga menyinggung soal Daerah Otonom Baru (DOB) yang dinilai menjadi salah satu harapan warga untuk mempercepat pelayanan publik. “Kalau bicara soal DOB, Krayan itu sudah sangat layak karena ketertinggalan wilayahnya. Tapi semua masih dimoratorium pusat. Pertimbangannya kita tidak tahu apa,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan Krayan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan persoalan kehadiran negara dalam menjamin layanan dasar bagi masyarakat. “Masyarakat harus berjalan berhari-hari untuk mengakses kebutuhan dasar. Ini situasi yang tak boleh dianggap biasa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ruman mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara pemerintah pusat melalui Ditjen Otonomi Daerah dengan perwakilan daerah terkait upaya pembenahan kawasan perbatasan. “Kabar yang saya dengar, tanggal 25 akan ada pertemuan dengan Dirjen Otda. Kita berharap ini bukan hanya seremonial, tapi langkah konkret,” ujarnya.

Ruman memastikan DPRD Kaltara akan terus mengawal agar Krayan mendapat prioritas dalam pembangunan nasional. “Perbatasan bukan halaman belakang negara. Di sanalah wajah Indonesia dilihat pertama kali,” imbuhnya.

“Kami hanya menuntut negara hadir sepenuhnya di wilayah yang sudah puluhan tahun menunggu,” pungkasnya. (*)

Tinggalkan Balasan