TANJUNG SELOR – Menindaklanjuti ditetapkannya 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yaitu Bulungan, Malinau dan Nunukan sebagai penyangga negara Ibukota Negara (IKN), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pun terus berbenah dan siap berangkat sendiri. Sedianya, ada 12 daerah yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai daerah penyangga makanan IKN baru.
Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kaltara, Diana Risawaty sebutkan, sekaitan dengan itu, DPKP telah menyetujui membahas melalui e-Proposal pada 2019. Usulan itu, ikut serta dalam program kerja kerja Kementerian Pertanian (Kementan). “Dapat disetujui, Kaltara, prioritas untuk beberapa tahun kedepan,” ucapnya.
Prioritas, program DPKP Kaltara yang disetujui pengembangan lahan pertanian di wilayah perbatasan, khusus Malinau dan Nunukan. “Melalui data e-Proposal dari kabupaten / kota yang sudah disetujui dan diajukan ke Kementan, Kaltara mendapat alokasi APBN sekitar Rp 72 miliar pada 2020,” urainya.
Anggaran itu, menurut Diana dapat menambah atau mengurangi saja. Bergantung pada realisasinya pada triwulan I. Namun, bisa juga mengurangi persetujuan yang tidak memenuhi target, dan anggaran akan dialihkan ke provinsi lain yang membutuhkan, ”ucapnya.
Lebih rinci, program adapun DPKP yang disandingkan dengan program Kementan guna menunjang persiapan penyangga makanan IKN baru, salah satunya program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasaran pertanian yang mencakup pendataan lahan, pembangunan jaringan, pembangunan, pembangunan embung, cetak sawah, perbaikan sarana pertanian rawa hingga penyediaan fasilitas produksi mendukung cetak sawah dan alat pertanian pra panen sub sektor tanaman pangan.
Selain itu, Kaltara juga menerima anggaran APBN untuk meningkatkan produksi, meningkatkan dan mendukung hasil tanaman pangan dari bibit padi, merah dan cabe yang merupakan komoditi prioritas yang menjadikan penyangga kemandirian sebagai makanan IKN yang baru dicari. “DPKP Kaltara juga akan meningkatkan SDM petani dan keterampilan mereka dalam bercocok tanam sebagai upaya pemprov Kaltara dalam meningkatkan kapasitas pertanian Kaltara dapat menjadi lumbung pangan nasional maupun dunia,” tutupnya. (humas)
